PPP Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Menaikan TDL

foto
Meteran Listrik/L7COM

LINTAS7.COM – Fraksi PPP DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar lisrik (TDL).

Ketua fraksi PPP Reni Marlinawati mengatakan, sikap peninjauan ulang itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi yang masih belum stabil.

Terlebih lagi, lanjut Reny, beberapa waktu lalu pemerintah telah menaikkan tarif dasar listrik golongan konsumen 900 VA sebesar 14300, dari Rp Rp 605/kwh ke Rp 1352/kwh.

“Konsumen 900 VA ini biasanya adala kalangan rumah tangga dengan tingkat ekonomi lemah. Kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan tanpa sosialisasi secara memadai ini, justru dapat menambah persoalan ekonomi masyarakat, apalagi bersamaan dengan bulan ramadhan dan idul fitri,” ujarnya.

Apabila kenaikan tarif dasar listrik itu tetap dilaksanakan, maka ia memprediksi negara akan terjadi inflasi. Lalu, lanjutnya, kenaikan inflasi yang timbul akibat kenaikan TDL akan menggerus tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun.

“Menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik ini, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan tarif dasar listrik,” ucapnya.

Selain itu, fraksi PPP juga mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk pemerintah sebagai alternatif kenaikan tarif dasar listrik. Beberapa rekomendasi itu adalah :

Pertama, menekan kebocoran transmisi guna meningkatkan efisiensi penyaluran daya listrik. Peningkatan efisiensi itu dilakukan di semua lini dengan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik) serendah mungkin.

Kedua, dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan renegosiasi harga pembelian bahan bakar untuk dapatkan potongan harga sehingga dapat melakukan penghematan. Pemerintah harus mengurangi pemakaian BBM yang masih cukup besar untuk pembangkit yang ada dan menggantikannya dengan bahan bakar lain, seperti gas, batu bara, panas bumi, dan air.

Kecuali lebih murah. pasok bahan bakar lainnya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan BBM. Untuk itu pemerintah diharapkan mendorong BUMN di sektor energi-PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Bukit Asam-agar dapat menjamin pasokan bahan bakar pembangkit listrik. khususnya gas dan batu bara, kepada PLN, sehingga konsumsi BBM dapat dikurangi secara signifikan.

Sementara dalam jangka panjang bagaimana pemerintah bisa mengurangi porsi BBM dan meningkatkan porsi energi terbarukan. Dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, pemerintah harus memprioritaskan program diversifikasi energi.

Ketiga, mengurangi mark up dalam kegiatan penyediaan energi nasional sehingga mendorong investasi dan ketersediaan energi lebih murah. Tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan listrik nasional adalah pertumbuhan konsumsi listrik yang tinggi, kurangnya investasi. dan porsi biaya energi primer atau BBM masih sangat besar.(Eka)

Baca Juga:

TINGGALKAN KOMENTAR