Krisis Qatar, Pemerintah Diminta Lindungi 40.000 WNI

foto
Bendera Qatar/istimewa

LINTAS7.COM – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dailami Firdaus mendesak Pemerintah Indonesia melindungi 40.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Qatar.

“Banyak warga yang bekerja dan bermukim di Qatar. Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka,” ucap Dailami, Jakarta, Kamis (08/06/17).

Menurutnya, dengan peristiwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain. Pemerintah Indonesia juga harus mengantisipasi pada sektor perjalanan umroh yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha.

“Praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain. Jadi hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq,”

Ia pun berharap situasi krisis Qatar dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak.

“Karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya,” tutupnya.

Untuk diketahui, Yaman dan Maladewa mengikuti jejak Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libia, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, yang dituding melakukan langkah yang mengganggu keamanan kawasan Teluk.

Mereka menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok militan seperti yang menamakan diri Negara Islam (ISIS) dan Al Qaida, tuduhan yang disangkal Qatar.

Kantor berita Saudi, SPA, menyebutkan bahwa Riyadh telah menutup perbatasannya dan memutus seluruh kontak darat, laut dan udara dengan negara di Semenanjung Arab itu.

Qatar menyebut keputusan itu ‘tak bisa dibenarkan’ dan ‘tidak didasarkan pada fakta-fakta’

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dipandang sebagai perpecahan serius antara negara-negara kuat di Teluk, yang juga merupakan sekutu-sekutu dekat AS.

Belakangan, terjadi peningkatan ketegangan antara negara-negara Teluk dan negara tetangga mereka, Iran. Saudi menuduh Qatar bekerja sama dengan milisi yang didukung Iran.

Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan oleh Bahrain kemudian Arab Saudi pada Senin pagi (05/06). Sekutu mereka segera menyusul.

Kantor berita SPA mengutip pejabat yang mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk “melindungi keamanan nasional dari bahaya terorisme dan ekstremisme”.

Tiga negara Teluk (Bahrain, UEA, Saudi) memberikan waktu dua pekan bagi semua warga negara Qatar yang berada di negara-negara itu untuk meninggalkan wilayah mereka.(Eka)

Baca Juga:

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR