Fraksi PKB Buka Peluang Ikut Opsi Ambang Batas Pemerintah

Pilkada
Pemilu/istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Perdebatan mengenai ambang batas presiden (Presidential Threshold) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu masih berlangsung. Pemerintah masih bersikeras dalam posisi ambang batas 20 persen di pemilu presiden 2019.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menyebut, fraksi PKB membuka peluang menyetujui ambang batas presiden yang diinginkan pemerintah sebesar 20 persen, dimana sebelumnya dalam pembahasan paket RUU pemilu Fraksi PKB di DPR cenderung memilih presidential threshold 10-15%.

Lukman yang juga sebagai politikus PKB ini menerangkan, opsi persetujuan itu terbuka dari fraksinya apabila pemerintah bisa menjamin asas konstitusional presidential threshold itu tidak melanggar konstitusi.

“Dalam pandangan mini kemarin, PKB menyatakan bahwa jika memang pemerintah bisa jamin asas konstitusional presidential threshold itu tidak melanggar konstitusi, maka PKB nggak masalah terlibat di angka 20-25%,” ujar Lukman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/07/17).

Selain itu,ia juga mengungkapkan, meski PKB membuka diri terhadap 5 paket RUU Pemilu. PKB tetap mengajak partai koalisi pemerintah memilih paket D, yang berisi opsi presidential threshold 10%.

“Ya kita lihat perkembangan sampai Kamis besok, konsolidasi parpol-parpol, fraksi-fraksi. Artinya, PKB bisa ajak di D, tapi siap juga diajak di A. 5 paket ini sudah tetap. Posisi PKB sedang ajak koalisi di D. Teman-teman lain masih kaget ada opsi D. Semua diajaklah,” ucap Lukman.

Lima paket RUU Pemilu akan dibawa ke paripurna untuk voting pada Kamis (20/7) mendatang. Lima paket tersebut adalah:

Paket A
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni

Paket B
1. Presidential threshold: 0 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket C
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 4 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Presidential threshold: 10-15 persen
2. Parliamentary threshold: 5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte-lague murni

Paket E
1. Presidential threshold: 20-25 persen
2. Parliamentary threshold: 3,5 persen
3. Sistem Pemilu: terbuka
4. Dapil magnitude DPR: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare (*) (Eka)

Baca juga:

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR