Dukung Mendagri, Djarot: PNS yang Tak Setuju Pancasila Mundur Saja

Djarot
Djarot Saiful Hidayat/istimewa

LINTAS7.COM – Menteri Dalam Negeri [Mendagri] Tjahjo Kumolo mengatakan, pegawai negeri sipil [PNS] tidak boleh terlibat dalam organisasi atau elemen-elemen yang bertentangan dengan Pancasila.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung pernyataan Tjahjo. Bahkan, Djarot meminta, PNS DKI, jika merasa tidak cocok dengan Pancasila lebih baik mengundurkan diri secara jantan.

“Ya kalau dia sudah nggak cocok sama Pancasila, nggak mau ideologi Pancasila ya sudah mengundurkan diri saja. Secara gentle,” ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin [24/07/17].

Tidak hanya itu, Gatot juga meminta PNS yang mengikuti kegiatan organisasi massa [ormas] yang terindikasi anti-Pancasila untuk pergi dari Indonesia.

“Yah sebaiknya kalau dia nggak setuju dengan ideologi Pancasila yah pindah saja. Bukan hanya pindah sebagai PNS tapi pindah ke negara lain yang sesuai dengan ideologi dia, iya nggak?” katanya’

Sebelumnya, Tjahjo meminta, PNS yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila untuk mengundurkan diri.

“Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat langsung dengan elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS,” ucap Tjahjo, Minggu [23/07/17].

Dia menuturkan, PNS harus aktif mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

“PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan terhadap siapa pun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara,” tegas Tjahjo.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan, dalam tataran normatif, seluruh kepala daerah harus membangun basis ideologi pemerintahan Indonesia, dari pusat sampai daerah. Selain itu juga harus menjaga jangan sampai ada paham lain.

Dia juga menuturkan, PNS juga bisa bertugas mengorganisasi dan menggerakan masyarakat di berbagai lingkungan.

“Secara terus menerus harus memberikan pemahaman terkait ideologi negara, di mana semuanya Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, sudah final,” pungkasnya.[*]

Baca Juga:

TINGGALKAN KOMENTAR