Tuntut Kontribusi Nyata, Menko Luhut Desak Freeport Buat Boarding School di Papua

Freeport
Freeport/Istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Pemerintah Indonesia kerap disalahkan mengenai rencana perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua, Indonesia. karena selama puluhan tahun Freeport di berada tanah Papua, Freeport tidak memberikan kontribusi nyata untuk rakyat Papua.

Menanggapi itu, dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyindir prilaku kepala suku di Papua yang berbisnis dengan PT Freeport dimana keuntungan bersama Freeport itu selalu dimasukan kantong pribadi.

BACA JUGA : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman Eks Politisi Gerindra

“(Freeport) ‎Jangan kasih ke kepala ‎suku saja, dia gunakan uangnya buat kawin dan pesta. Orang Papua jangan kritik kami saja, kami juga boleh kritik,” ujarnya dalam rapatkerja dengan Komite I DPD RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (09/02/16)

Ia mengaku, hal yang paling memprihatinkan di Papua adalah masalah pendidikan. Ia pun mengaku heran dengan kondisi Papua yang minim akan pendidikan dimana pemerintah selalu memberikan dana Otonomi khusu yang mencapai Rp 53 triliun sejak 2002.

“Papua diberikan dana otonomi khusus yang mencapai Rp53 triliun sejak 2002 sampai 2015‎. Padahal, kecerdasan anak-anak Papua tidak kalah dengan warga negara Indonesia dari daerah lainnya. Karena itu, seharusnya ada fasilitas yang memadai bagi mereka untuk mengenyam dunia pendidikan,” ungkapnya.

Untuk itu ia mendorong PT Freeport Indonesi yang menjalankan bisnis besarnya di Papua, bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat terkait sarana pendidikan.

“Kenapa Freeport tidak buat boarding school di sana? Freeport harusnya bisa buat boarding school di Papua. Kami tuntut pendidikan yang berkualitas disana. ” tambahnya.

Jurnalis : EKA M YUNIARSIH

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR