Tolak Permenhub 108/2017, Jokay: Cara Kerja Angkutan Daring Tak Sama dengan Umum

foto
Taksi Online [istimewa]
LINTAS7.COM – Gabungan driver online hari ini berjuk rasa menolak Peraturan Menteri Perhubungan [Permenhub] nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dianggap merugikan driver online.

 

Permenhub tersebut dianggap memberatkan driver online lantaran diharuskan melakukan KIR, pembentukan koperasi dan membuat SIM A Umum.

“Peraturan tersebut seharusya tidak diberlakukan lantaran sangat memberatkan driver online,” kata Muhammad Jokay, di Jakarta Pusat, Senin [29/01/18].

Jokay menilai, pemerintah seharusnya bijak dalam menyikapi polemik angkutan berbasis aflikasi. Pasalnya, peraturan yang dikeluarkan pemerintah seperti melakukan KIR, pembentukan koperasi dan membuat SIM A Umum sangat memberatkan driver online.

“Ya, jelas peraturan itu sangat memberatkan. Para driver harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk KIR, koperasi dan membuat SIM A Umum. Padahal angkutan berbasis aflikasi cara kerjanya tidak sama dengan angkutan umum,” ujar Jokay.

Jokay meminta, pemerintah untuk mengkaji kembali Permenhub 108/2017 dan membuat peraturan yang berbeda, namun bijak tidak merugikan driver.

“Pemerintah khususnya Menteri Perhubungan [Menhub] Budi Karya harus mengkaji kembali peraturan tersebut karena itu sangat memberatkan  driver online. Kalaupun ingin membuat peraturan buatlah tapi jangan memberatkan driver online,” imbuh Jokay.

Dengan tegas Jokay menolak, driver online harus melakukan KIR dan membuat SIM A Umum. “Saya secara pribadi menolak peraturan Menhub. Kerja driver online tidak sama dengan plat kuning,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub ini efektif berlaku mulai 1 November 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Adanya peraturan ini juga merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam Permenhub ini yaitu kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha.[*]

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR