TNI, BIN dan Polri Diusulkan Ikut Bahas RUU Perppu Ormas

Anggota Komisi II DPR RI fraksi Golkar TB Ace Hasan Syadzili /istimewa

LINTAS7.COM – RUU Penetapan peraturan pemerinta pengganti UU No.2/2007 tentang perubahan atas UU No. 17/2013 tentang Organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang baru mulai dibahas oleh komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzili mengakui, dalam rapat komisi II telah menyepakati pembahasan Perppu tentang Ormas akan selesai pada 24 Oktober 2017, sebelum berlangsungnya paripurna penutupan masa sidang DPR RI.

“Memang di dalam rapat kemarin kita menyepakati kita memiliki target pelaksanaan pembahasan Undang Undang Undang Ormas ini arau PERPU ORMAS ini akan selesai dengan target tanggal 24 Oktober 2017 akan dibahas di rapat Paripurna, karena di dalam Perpu ormas ini, jawabannya sebetulnya cuma dua apakah menyetujui atau menolak,” ucapnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/17). 

Oleh karena itu, kata Ace, Senin (16 Oktober) komisi II akan kembali rapat internal untuk membahas tentang siapa yang akan diundang dari organisasi kemasyarakatan, pakar, akademisi berbagai pihak yang nanti akan dimintai masukan terkait Perpu Ormas tersebut.

“Disepakati bahwa nanti hari Selasa tanggal 17,Rabu tanggal 18 dan Kamis tanggal 19, kita akan mengundang para pakar, para akademisi, para aktivis, ormas kepemudaan dan ormas keagamaan untuk dimintai keterangan terkait dengan Perpu ormas lalu kemudian pada Jum’at tanggal 20 masing-masing di antara partai politik atau praksi akan menyampaikan pendapat akhir mini fraksi lalu kemudian tanggal 24 akan di bawah ke paripurna,” ungkapnya.

Lalu, kata dia, dalam rapat pembahasan hari Rabu tanggal 4 September lalu pemerintah yang diwakili oleh menteri Kominfo telah menyampaikan penjelasan terkait dengan terbitnya Perpu ormas tersebut dan masing-masing fraksi pun telah menyampaikan pandangannya. Hanya saja, menurut pandangannya pembahasan Perppu Ormas belum cukup apabila pemerintah hanya diwakilkan oleh Menteri Kominfo. Mendagri serta Menkumham dinilai juga perlu untuk dilibatkan.

Menurutnya, hal itu penting sebab Perppu Ormas sedang dalam menjadi sorotan publik. Sehingga pemerintah harus mempunyai sensitifitas yang tinggi terhadap persoalan yang terkait dengan Perpu ormas.

“Fraksi Partai Golkar sebetulnya sudah menyampaikan keberatan atas ketidak hadiran menteri yang ditugaskan oleh Presiden yaitu mendagri dan menkumham. Sekalipun begitu tentunya karena sudah ada wakil dari pemerintah yaitu Menkom info saudara Rudi Antara kita menerima tanpa mengurangi yang disampaikan oleh Menkom info itu. Bahkan, saya mengusulkan termasuk dari F-PKS mengusulkan bahwa jangan hanya tiga menteri saja yang diundang , akan tetapi juga mengundang menteri agama, Panglima TNI, Kapolri, dan saya juga diundang juga BIN dengan alasan satu motif dikeluarkannya RUU Ormas ini sedikit banyak persoalan agama saja tetapi persoalan keamanan negara. Kita ingin ada penjelasan dari pihak keamanan pertama informasi yang intelijen terkait dengan adanya ormas-ormas yang dinilai bisa menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kalau itu adalah alasannya,” ungkap Ace. (Eka)

TINGGALKAN KOMENTAR