Tim Advokasi Pancasila Duga Ada Bandar Besar di Belakang Viktor Laiskodat

Edysa
Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Edysa Girsang [L7]
LINTAS7.COM – Ketua Non Litigasi Tim Advokasi Pancasila, Edysa Girsang menduga ada bandar besar yang membuat polisi tak berani mengusut politisi NasDem Viktor Laiskodat.

 

Diketahui Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, ramai-ramai melaporkan Viktor Laiskodat, ke Bareskrim. Laporan ini terkait pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur [NTT] yang viral di dunia maya.

Baca: Kebijakan Proteksionisme Donald Trump, Ancaman Bagi Ekonomi Asia

“Bukan soal interpretasi tapi soal kemauan penegakan hukum ada ada atau tidak?,” katanya menyikapi, pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang sebelumnya menyatakan, kasus Viktor Laiskodat terganjal masalah intrepretasi bahasa.

“Peristiwa dan tempat jelas, bukti telah disampaikan oleh para pelapor. Saksi telah ditemukan oleh tim penyeledik polisi. Kurang apa lagi? Kecuali tidak mau menegakkan keadilan,” ujar Edysa kepada L7, Rabu [29/11/17].

Baca: Ketua DPP Partai Golkar Bantah Ada Dorongan Munaslub Gantikan Setya Novanto

Menurut Edysa, tugas polisi adalah membuktikan tindakan pidana dalam hal ini ucapan kebencian dan ajakan permusuhan juga fitnah terhadap partai partai.

“Bukan masuk dalam wilayah yang bukan wewenangnya,” ucapnya.

Terkait soal hak imunitas, lanjut Edysa, itu jelas jelas diatur dalam UU MKD dan berlaku jika tak melakukan tindak pidana hukum.

Baca: OSO Ajak Broker Jaga Pancasila

“Jadi tak ada alasan lagi bagi polisi untuk tidak melanjuti ” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat masih bergulir.

Kapolri pun menegaskan, pihaknya telah memeriksa lebih dari 30 saksi dalam kasus ini. Namun, kasus Viktor Laiskodat terganjal masalah intrepretasi bahasa.

“Ini kan soal bahasa. Bahasa itu intrepretatif, apalagi menggunakan bahasa lokal diantaranya,” kata Tito Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu [29/11/17].

Menurut mantan Kepala BNPT ini, penggunaan bahasa lokal yang digunakan Laiskodat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat yang memiliki budaya yang lain.

Termasuk ucapan Laiskodat tentang adanya beberapa partai yang disebut mendukung didirikannya khilafah.

“Bisa pihak lain merasa tidak nyaman dan menganggap itu sebagai dugaan pidana. Ini pembuktian teknis,” terang Tito.

Masalah lainnya, lanjut Tito mengenai dasar hukum untuk memidanakan Laiskodat. Sebab, berdasarkan UU MD3 Pasal 224 ayat 1 setiap anggota DPR memiliki hak imunitas.

“Dia bebas dari dugaan tuduhan hukum, proses hukum sepanjang dia menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam tugasnya sebagai anggota DPR di sidang atau di luar sidang,” ucap Tito.[Jok]

TINGGALKAN KOMENTAR