Surat Terbuka Forum Kampung Kota untuk Jokowi dan Megawati

Jokowi
Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/istimewa

LINTAS7.COM –  Kepada Yang Mulia Presiden Jokowi dan Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri.

“Jakarta Sebagai Ejawantah Tri Sakti”

Yang Mulia dan Budiman Bapak Jokowi dan Ibu Megawati,

BACA JUGA : Panglima TNI Minta Pengikut Santoso Segera Turun

Kami adalah para akademisi dan praktisi dari berbagai bidang ilmu yang tergabung dalam “Forum Kampung Kota” sebuah gerakan gotong royong lintas disiplin dan lintas generasi yang ditujukan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kampung dan kota di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam Tri Sakti yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan dan berkelanjutan.

Melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan 2 (dua) perkara pokok kepada yang mulia Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).

Pertama, kami sebagai bagian dari sipil yang tak lepas dari kerja-kerja bersama Rakyat penghuni kampung-kampung di Jakarta (dan di berbagai wilayah di Indonesia) mengingatkan bahwa yang kami pilih dan yang dipilih oleh sebagian besar Rakyat Jakarta sebagai Gubernur DKI dalam Pilkada 2012 adalah Jokowi, bukan Ahok.

Kami juga ikhlas dan mendukung Jokowi bergeser posisi dari Gubernur menjadi Presiden RI dengan harapan bahwa Jokowi akan lebih mampu menyelesaikan persoalan Jakarta bersama gubernur penggantinya.

Namun, setelah menjadi Presiden, yang mulia Jokowi mengingkari janji pada Rakyat miskin ibukota. Jokowi bungkam saat Rakyat dianiaya dan dihilangkan hak-haknya oleh Gubernur Ahok yang menggantikannya. Padahal, Rakyat itulah yang selama ini menjadi basis kemenangan PDIP dalam Pemilu, Pilkada dan juga Pilpres. Presiden Jokowi juga diam saat Jakarta dikelola dengan meninggalkan nilai-nilai keadilan yang dulu dijanjikannya.

Kedua, kami menyampaikan keprihatinan, kekecewaan dan bahkan kemarahan atas kinerja dan arah kebijakan Gubernur Ahok dalam mengurus Jakarta. Ahok bisa menjadi Gubernur DKI berkat dukungan Rakyat dan Partai PDIP, namun ia mengkhianati rakyat dan partai pendukungnya. Kebijakan dan kinerjanya sebagai gubernur menghancurkan harapan rakyat dan bertentangan dengan nilai-nilai dan idiologi yang diperjuangkan PDIP yang ada dalam Tri Sakti.

Sekedar contoh : (1) Hanya dalam waktu setahun (2015), terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI, di mana 67% di antaranya dibiarkan tanpa solusi, dengan jumlah korban sebanyak 8.145 KK dan 6.283 unit usaha yg terdampak. Penggusuran membuat kualitas hidup rakyat memburuk. Mereka tak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga tempat usaha dan pekerjaan. Bahkan korban gusuran yg direlokasi di rumah susun pun mengalami proses pemiskinan. (Sumber: LBH Jakarta, 2015).

(2) Penggusuran paksa terhadap rakyat miskin dilakukan Pemprov DKI dengan kekerasan dan melibatkan tentara. Dari 113 kasus penggusuran, 65 kali TNI terlibat dalam penggusuran tersebut. Hal ini bertentangan dengan UU TNI.

(3) Dengan penuh arogansi, Gubernur Ahok menyatakan bahwa di tahun2016 ia akan menggusur warga di 325 kampung dan jelang Pilkada Febeuary 2017 akan lebih gencar lagi melakukan penggusuran. Hanya penguasa fasis yang mampu menghina dan menganiaya Rakyat dengan penuh kebanggaan, seolah suara Rakyat tak ada artinya bagi kekuasaannya.

(4) Hasil kajian yg dilakukan Mahmud Syaltout terhadap 10 produk peraturan terkait reklamasi di Teluk Jakarta melalui olahan Computer Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDAS) menggunakan software MAQDA 12 menunjukkan, untuk siapa sebenarnya Gubernur Ahok bekerja. Dari kesepuluh peraturan tersebut, reklamasi disebut sebanyak 632 kali, kemudian secara spesifik menyebut korporasi sebanyak 123 kali dan rakyat atau masyarakat hanya sebanyak 31 kali.

Artinya, 80% dari produk hukum tersebut lebih berpihak pada korporasi dan 20% sisanya untuk rakyat. Hasil kajian Mahmud ke setiap peraturan menunjukkan, rakyat atau masyarakat hanya hadir dalam produk hukum yg dikeluarkan oleh Soeharto, Djoko Kirmanto (Kementrian PU) dan Gubernur Foke. Sedangkan keberpihakan pada korporasi lebih dari 95% merupakan produk hukum yg dikeluarkan Ahok dan sisanya oleh Foke. Mengenai korporasi dan produk hukum, PT Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT Agung Podomoro Land), PT Nusantara Tegas, PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Paksi dan PT Pembangunan Jaya Ancol mendapatkan keistimewaan eksklusif dari produk-produk hukum yg dikeluarkan dan ditandatangani Gubernur Ahok.

(5) Laporan BPS menyebutkan, Indeks Gini Jakarta melompat dari 0,43 pada September 2014 menjadi 0,47 pada September 2015. Ini menunjukkan, ketimpangan sosial ekonomi di Jakarta semakin serius. Selain itu, jumlah orang miskin juga bertambah 5.630 orang. Peningkatan ketimpangan dan bertambahnya jumlah orang miskin menggarisbawahi hasil kajian Mahmud Syaltout dan sekaligus menegaskan rendahnya kinerja Gubernur Ahok dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Atau dengan kata lain, kerja-kerja Gubernur Ahok tidak untuk Rakyat.

(6) Pada awalnya kami menilai Ahok sebagai pemimpin tegas yang bisa diharapkan membenahi birokrasi. Namun lambat laun kami menyadari bahwa Ahok menunjukkan kekurangannya yg sangat vital: ia tidak memiliki kemampuan mendengar dan berempati pada warga miskin. Ia bukanlah pemimpin tegas, melainkan penguasa yg suka sekali marah, mengumpat, menghina dan mencaci siapapun yg tak sependapat atau yg mengkritiknya. Bukannya menyatukan kekuatan yg ada untuk bekerjasama membangun Jakarta, Ahok malahan menciptakan konflik dan perpecahan di sana sini, termasuk menggunakan isu SARA untuk mendapatkan simpati publik.

(7) Gubernur Ahok getol membatasi hak berpendapat dan berekspresi di Jakarta. Dalam beberapa bulan terakhir, ada 6 pemaksaan pembatalan acara di Jakarta. Bahkan Gubernur Ahok mengusulkan untuk mengisi water canon dengan bensin untuk mengatasi pengunjuk rasa dan membatasi area khusus untuk berunjuk rasa.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan data dan fakta terkait kinerja dan arah kebijakan Gubernur Ahok dalam mengurus Jakarta sebagaimana hal di atas, kami mendesak PDIP sebagai partai wong cilik untuk MENOLAK dukungan terhadap pencalon Ahok sebagai Cagub DKI dari PDI Perjuangan yang terbukti anti demokrasi dan anti keadilan. Kami tahu, Gubernur Ahok terus melobi dan mendesak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati agar mendukung pencalonannya sebagai Gubernur DKI dalam Pilkada 2017.

Kami percaya bahwa tak ada basis moral dan ideologi yg bisa dijadikan sebagai dasar bagi Presiden Jokowi dan PDIP untuk mendukung seorang calon gubernur yang terbukti anti demokrasi. Sebagai pemimpin kota Ahok telah menjadikan Jakarta sebagai ruang privat yg lebih melayani kepentingan konglomerat dengan mengorbankan hak-hak rakyat.

Kami percaya, Ibu Megawati masih mengingat peristiwa di tahun 2002, di mana Rakyat korban penggusuran Gubernur Sutiyoso secara massif mencabut dukungan terhadap PDIP dengan mengembalikan kartu keanggotaan. Akibatnya, PDIP mengalami kekalahan di tahun 2004. Kami juga percaya, Presiden Jokowi akan membayar hutangnya pada Rakyat dengan menghentikan penggusuran dan mendorong terwujudnya kota yg demokratis dan berkeadilan. Terimakasih.

Jakarta, 19 Agustus 2016

Tertanda,

Forum Kampung Kota

Sandyawan Sumadi, Deny Tjakra, Iwan Febriyanto, Ariko Andikabina, Rita Padawangi, Amalinda Savriani, Bosman Batubara, Ramdan Malik, Firdaus Chayadi, Iwan Nurdin, Teddy Lesmana, Rusdi Marpaung, Iwan Setiawan, Yuli Kusworo, Yu Sing, JJ Rizal, Sukma Widyaanti, Astriyani, Ipoel Somaka, dan Sofia.(*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR