Sekjen MPR RI Segera Revormasi Birokrosi di Lingkungan Setjen MPR

MPR
MPR RI/istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Kesekretariatan Jendral MPR RI akan melakukan pembenahan struktur birokrasi di kedelapan lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI yakni, Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik serta Mindset dan Cultural Set Aparatur.

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono menyebut dasar penataan struktural di Setjen MPR RI agar sebagai supporting system, Setjen MPR RI bisa berkiprah dan berperan dalam memberikan dukungan riil pengimplementasian langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

BACA JUGA : 

“MPR saat ini memang berupaya sedang berbenah melakukan penataan struktural di Setjen MPR RI. Penataan struktural di MPR itu dibuat didasarkan Keppres Tahun 1999,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/16).

Menurutnya, seharusnya setiap ada perubahan tentu harus ada evaluasi dan ada penataan. Tapi, walaupun MPR sudah mengalami perubahan yang utama adalah perubahan desain ketatanegaraan sejak 1999-2002, struktural MPR belum mengalami perubahan padahal Keppres yang mendasari dibuatnya penataan struktural di MPR sudah sangat lama sudah 17 tahun sejak 1999.

“Penataan tersebut perlu disesuaikan dan kita sedang melakukan penataan tersebut. Penataan tersebut bukan berarti merombak, tapi menyempurnakan mana-mana yang kurang sehingga nanti ke depannya, MPR memiliki struktur organisasi yang makin bagus dan sempurna,” katanya.

Lalu, pada area Sumber Daya Manusia Aparatur, Ma’ruf menjelaskan bahwa Setjen MPR akan terus berupaya menciptakan budaya kerja dari SDM yang lebih produktif, efisien, efektif dan terbuka. Akuntabilitasnya harus lebih bagus.

“Akuntabilitas aparatus sipil itu menurut saya, sebenarnya bukan kepada atasannya, tapi harus kepada publik. Makanya saat ini, akuntabilitas menggeser paradigma yang namanya responsibility/tanggung jawab. Kalau sudah melaksanakan responsibility/tanggung jawab kepada atasannya apalagi sudah dibilang bagus oleh atasannya selesailah sudah.  Sekarang tidak lagi. Salah sedikit saja maka akan ada yang menguggat. Makanya prinsip akuntabel itu bisa juga termasuk berani digugat. Ini belum termasuk bagaimana aparatur sipil itu harus juga mampu memberikan output, outcome dan impact  dampak dari kerja-kerjanya melayani publik,” ucapnya lebih lanjut. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR