SDA Minta Mahkamah Partai Jatuh Sanksi Romi Cs

PPP
Partai Persatuan Pembangunan. (Foto Istimewa)

LINTAS7.COM – JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, bahwa Muktamar PPP yang digelar oleh Sekjen PPP Muhammad Romahurmuziy, Emron Pangkapi, dan Suharso Monoarfa tidak mengikuti arahan dari Mahkamah Partai.

Oleh karena itu, SDA menghimbau, agar pihak yang mengadakan Muktamar PPP ke-VIII seharusnya diberi sanksi berat oleh Mahkamah Partai. Hal ini karena, menurut SDA, pihak-pihak yang melakukan Muktamar tersebut telah melakukan pelanggaran berat.

“Kalau kita mau berorganisasi dengan baik, mahkamah kita akui sebagai kewenangan yang menentukan keputusan yang sifat dari keputusan itu final dan mengikat,” kata Suryadharma Jakarta, pada Rabu (15/10/14).

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut, menurut SDA yaitu tidak menjalankan kewenangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, percepatan muktamar yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2014.

Selain itu, materi pelaksanaan muktamar tidak sesuai dengan muktamar serta tidak adanya izin dalam bentuk surat tanda persetujuan penyelenggaran kegiatan. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR