SBMI Beri Jempol Kinerja KPK Tangkap Pemeras TKI

bobi alwi
Sekjen SBMNI Bobi Alwi (Foto Istimewa)

LINTAS7.COM – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan UKP4 dan Bareskrim Mabes Polri menggelar sidak terkait maraknya dugaan korupsi dan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sabtu dini hari.

Dalam sidak ini, aparat hukum gabungan berhasil menangkap 18 orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap pahlawan devisa Indonesia. Dari 18 orang yang ditangkap dikabarkan diantaranya dua Anggota Polri dan Anggota TNI AU.

Aksi sidak gabungan penegak hukum, diapresiasi oleh Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobi Alwi. Bakan, bobi memberi jempol kepada penegak hukum gabungan.

“Jempol banget, semua buruh migran merespon positif kerja KPK,” kata Bobi, kepada Lintas7.com, Sabtu (26/07/14) malam.

Bobi mengatakan, praktik pemerasan yang terjadi terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta, tidak hanya pada pulang saja, melainkan juga saat TKI mau berangkat dari bandara tersebut.

“Oknum bekerja sama, masing-masing ada tugasnya, misal nih yang mau berangkat lagi setelah libur cuti, permen sudah tidak lagi mengatur penerbitan KTKLN, tapi BNP2TKI mengkondisikan karyawan maskapai untuk nanya punya KTKLN tidak, jika tidak maka di arahkan ke counter validasi KTKLN BNP2TKI, counter ini tidak bisa melayani semua TKI yang informal, lalu dipersulit dan diarahkan ke BP3TKI Ciracas, sementara TKI sudah dipastikan jadwal penerbangannya, situasi ini dimanfaatkan betul untuk pemerasan,” jelas Bobi.

Bobi menilai, karyawan maskapai, counter BNP2TKI dan Imigrasi sangat kompak. Jika tidak ada KTKLN, langsung di cekal, tidak boleh terbang.

“Ketika diusut ada temuan, nota dinas Kanim Soetta yang isinya, atas dasar koordinasi dengan BNP2TKI pihak imigrasi tidak boleh meloloskan TKI yang mau berangkat lagi, meskipun menurut Permenakertrans nomor 4 thn 2014, KTKLN sudah tidak diatur,” ujar Bobi.

Bobi menambahkan, pada tahun 2013 lalu pihaknya bersama Pusat Sumber Daya Buruh Migran Jogja, Seruni, Solidaritas Perempuan, melakukan audensi dengan Kanim Soetta, terkait itu.

“Jawaban Kanim tunduk pada UU nomor 6/2011 yang isinya, bisa melakukan pencekalan ketika tercantum dalam daftar cekal, tidak memiliki dokumen imigrasi,” ungkap Bobi. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR