Rapat Pleno Golkar Tidak Bahas Pergantian Setya Novanto

foto
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto [ist]
LINTAS7.COM – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT, Melki Lakalena mengaku, dalam rapat pleno tidak membahas pergantian Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR-RI Setya Novanto.

 

Mengenai musyawarah luar biasa [Munaslub], dia juga mengaku, belum ada keputusan terkait hal tersebut dalam rapat pleno.

Baca: DPN FORSA: Melawan Fitnah dan Adu Domba dengan Kebhinnekaan

“Pagi sampai saat ini belum ada keputusan baik munaslub dan ketua DPR. Kemarin ada lima keputusan tapi menyentuh posisi ketua DPR. Menunggu keputusan praperadilan,” kata Melki di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis [30/11/17].

Hanya saja, Melki mengungkapkan bahwa, saat ini sedang ada pertemuan antara DPD I dengan calon Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dengan Presiden Joko Widodo [Jokowi].

Baca: Mundur Tidaknya Khofifah dari Kabinet Tergantung Presiden Jokowi

“Hari ini memang ada pertemuan DPD I antara Erlangga dan Jokowi. Tapi, karena menghormati sehingga saya enggak datang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman juga membantah kabar adanya dorongan dari wilayah daerah yang menginginkan segera dilakukannya Munaslub Golkar, untuk menggantikan Setya Novanto.

Baca: Kasus Hukum Viktor Laiskodat Tidak Perlu Rekomendasi MKD

Ia pun menegaskan, sampai saat ini Partai Golkar masih solid mendukung hasil rekomendasi rapat pleno DPP Partai Golkar yang telah menunjuk Sekretaris Jendral Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum Golkar.

“Kemarin saya ikut koordinasi di DPP. Rapat di DPP belum ada omongan tentang itu [Munaslub]. DPD juga posisi sekarang menunggu. Kita sepahamlah dengan empat poin itu. Itu juga sudah di sosialisasikan ke DPD,” kata Kamarul di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu [29/11/17].

Baca: MKD Bantah Tidak Proses Setya Novanto

Selain itu, ia juga mengingatkan, melaksanakan Munaslub tidak bisa dilakukan secara begitu saja. Melainkan, harus dihasilkan dalam rapat pleno dan diusulkan oleh 2/3 dukungan dari DPD 1.

“Harus rapat pleno tidak bisa ujug-ujug. Rapim juga bisa. Rapim itu penyaring. Yang paling penting tentang kualitas kalau tidak percumalah performanya. Partai Golkar lebih paham dan pengalamanlah soal ini. Kapan Munas dilakukan dari rapat pleno,” tegasnya.[*]

TINGGALKAN KOMENTAR