PT. RPI Dilaporkan ke Polda Metro Karena Investasi Bodong

PT. RPI
PT. Royal Premier International. (Istimewa)

LINTAS7.COM – JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Daftar Investasi yang diduga bernasalah, sebagaimana dikutip dari portal online kontan tanggal 10 November 2014.

“(OJK) mengidentifikasikan ada 262 penawaran investasi yang tidak mendapatkan izin dan produk atau layanannya tak diawasi OJK. Setelah ditelusuri, sebanyak 218 penawaran investasi tersebut tidak memiliki kejelasan izin dari otoritas berwenang. Sedangkan, 44 sisanya berada di bawah naungan sejumlah otoritas, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Ternyata salah satu perusahaan investasi “bodong” yang disebut dalam rilis tersebut adalah PT. Royal Premier International (RPI). Menurut daftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PT. RPI ternyata tidak berizin dan tidak terdaftar pada otoritas yang berwenang.

“Hasil temuan dan keterangan dari OJK tersebut semakin memperkuat dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan oleh 12 (dua belas) orang klien kami atas tindak pidana yang dilakukan PT. Royal Premier Internasional,” kata Syamsul Bahri Radjam, salah satu pengacara dari Kantor Hukum Munarman, Doa & Partners, di Jakarta, Rabu (07/01/15).

Syamsul menjelaskan, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 kliennya yang bernama Susan Apt dan Totong H (mewakili 12 orang korban) telah melaporkan adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT. RPI dalam pembelian 16 (enam belas) unit Condotel di “The Kalyana Condotel” yang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No. 5, Bandung.

“Laporan pidana dilakukan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3622/X/2014/PMJ/Dit Reskrimum dan Laporan Polisi Nomor : LP/3623/X/2014/PMJ/Dit Reskrimum, keduanya tertanggal 07 Oktober 2014 dengan dugaan tindak pidana yaitu : Penipuan (Pasal 372 KUHP), Penggelapan (Pasal 378 KUHP) dan TPPU (Pasal 3 dan 4 UU No. 8 Tahun 2010),” ungkap Syamsul.

Syamsul mengatakan, pihak PT RPI telah banyak melakukan pelanggaran hukum seperti Pasal 372 KUHP dengan acaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun, Pasal 372 KUHP yang ancaman hukuman pidana penjaranya paling lama 4 tahun.

“Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang : ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang : ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),” ujarnya.

Adapun pelaku dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh klien Kantor Hukum Munarman, Doa & Partners adalah Christoper Andreas Lie selaku Komisaris, Indra Budiman, selaku Direktur, M Awaluddin selaku Direktur serta Tim Marketing PT. Royal Premier International Henry Rokhayah dan Rorry.

“Bahwa dalam transaksi pembelian Condotel “The Kalyana Condotel” Bandung, para klien kami telah melakukan pelunasan pembayaran unit condotel, namun saat ini PT. Royal Premier International tidak melakukan kewajibannya diantaranya penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara klien kami dengan developer (PT. Gracia Griya Kencana) sebagaimana yang dijanjikan kepada klien kami. Bahkan saat ini Kantor PT. Royal Priemer International yang terletak di Bakrie Tower Lt. 5 Unit G-H, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan telah tutup,” kata Syamsul.

Akibat perbuatan pengurus PT. RPI itu, 12 (dua belas) orang klien Kantor Hukum Munarman, Doa & Partners telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).

“Diduga kuat dana milik klien kami tersebut telah digelapkan dan dialihkan secara melawan hukum oleh Christoper Andreas Lie cs,” tutur Syamsul.

Sayangnya, sambung Syamsul, penanggung jawab PT. RPI yakni Christoper Andreas Lie, dan Indra Budiman dan Tim Marketingnya lenyap bak ditelan bumi.

“Christoper Andreas Lie (selaku Komisaris), dan Indra Budiman (selaku Direktur) tidak dapat ditemukan dan tim marketing juga menghilang,” tukas Syamsul.

Sementara itu, penyidik unit I Subdit harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pelapor dan sudah melakukan pemanggilan terhadap direktur PT. Gracia Griya Kencana dan direktur PT. Margahayu Land, serta memanggil Staff Marketing PT. Royal Premier International (RPI). Walaupun sudah ada surat panggilan resmi sebanyak 2 (dua) kali, namun panggilan tersebut tidak dihadiri oleh direktur PT. Gracia Griya Kencana, direktur PT. Margahayu Land, serta Staff Marketing PT. RPI.

“Bahwa mengingat PT. Royal Premier International adalah perusahaan karena tidak memiliki izin dan tidak terdaftar sebagaimana data-data Otoritas Jasa Keuangan, maka kami mengharapkan agar pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya segera menangkap para pelaku tindak pidana ini,” imbuh Syamsul.

Selain itu Syamsul, berharap agar pihak penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga melacak dan mengamankan aset aset PT. RPI yang merupakan hasil kejahatan.

“Dan melakukan pengamanan (police line) terhadap aset-aset milik korban/pelapor di proyek “The Kalyana Condotel” yang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu No. 5, Bandung agar tidak berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak,” tandas Syamsul.(*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR