Pro Kontra Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan di DPR RI

Ratusan
Ilustrasi/istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Kenaikan tunjangan anggota DPR RI saat menjadi isu terhangat di publik. Sebab, rencana kenaikan tunjangan tersebut disaat negara sedang terkena dampak dari krisis ekonomi global.

Dilain pihak banyak anggota DPR yang menolak, namun ada juga anggota dewan yang menilai naik atau tidak naik tunjangan tersebut Alhamdulillah.

Misalnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul menolak kenaikan tunjangan tersebut, karena melihat masih banyak rakyat yang membutuhkan uang untuk bertahan hidup dikondisi negara yang seperti ini.

“Masih banyaklah masyarakat yang membutuhkan dana itu. DPR ini kan bukan tempat cari makan,” tukas Ruhut, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/09/15).

Sedangkan, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro tidak mempersoalkan naik atau tidaknya tunjangan kenaikan anggota DPR RI.

Menurutnya, naik atau tidak tunjangan tersebut Alhamdulillah. “Sebagai anggota (DPR) kita bijaksana menyikapi gaji dan tunjangan. Tetap, tidak ada kenaikan, alhamdulillah biasa saja. Ada kenaikan ya alhamdulillah, biasa-biasa juga,” kata Nizar, dilokasi yang sama.

Lain halnya dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang menilai, kenaikan tunjangan tersebut merupakan hal yang wajar. Bahkan, kata politisi PKS ini, besarnya kenaikan itu masih kurang.

Alasannya, fungsi tugas DPR sangat berat dan anggaran yang diterima anggota dewan dikendalikan oleh pemerintah. Terlebih nantinya ada potongan Rp 2 triliun atau sekisar 0,19 persen dari APBN untuk biaya sekretariatan jenderal (Sekjen). Pasalnya, Sekjen merupakan aparatur eksekutif yang tunduk dibawah Kementrian Perencanaan Aparatur Negara (Kemen PAN) dan Sekretariat Negara.

“Sehingga yang buat DPR tidak jelas, sementara DPR harus mengawasi 99,999 sekian persen atau 2.035 Triliun rupiah dari uang belanja negara secara total,plus kewenangan-kewenangan yang ada harus diawasi, plus aset negara yang lain, plus seluruh pelaksanaan Undang-Undang di seluruh Indonesia. Jadi yang setiap hari kita rebut ini yang 0,00191 persen. Menurut saya kurang itu,” ujar Fahri, juga di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berikut kenaikan tunjungan anggota DPR yang disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) :

1. Tunjangan kehormatan

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi intensif

a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan

a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000 c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000

4. Bantuan Langganan listrik dan telepon

DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.

Nah, Anda sendiri termasuk apakah yang menolak, biasa saja atau mendukung kenaikan tunjangan anggota DPR RI ?(*)

BACA JUGA : Fahri Hamzah Anggap Wajar Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Jurnalis : M JOKAY

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR