Polri Pertimbangkan Permintaan DPR Tentang Pemanggilan Paksa

foto
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian/Istimewa

LINTAS7.COM – Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III menyatakan, akan mempertimbangkan membantu Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) jika ada permintaan pemanggilan paksa terhadap institusi tertentu.

“Prinsipnya kami akan segera bicarakan, kami pertimbangkan,” ujar Tito, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/17).

Menurut Tito ada beberapa hal masih menjadi pertimbangan Polri, seperti belum ada aturan jelas mengenai pelaksanaannya. meski soal pemanggilan paksa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Apakah hukum acaranya menganut hukum acara KUHAP yang tidak mengenal (pemanggilan paksa) itu atau bisa langsung dipraktikan,” ucap Tito.

Pernyataan Tito ini merupakan jawaban dari pertanyaan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo yang mempertanyakan sikap polri yang enggan melakukan perintah pemanggilan paksa terhadap Instasi atau orang tertentu apabila mangkir dari undangan DPR sebanyak tiga kali.

Terlebih Pemanggilan paksa DPR dibantu oleh Polri telah tercantum dalam UU MD3. (*)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR