Politikus PKB Nilai Hak Angket e-KTP Belum Perlu

Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding.
Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. (Foto Istimewa)

LINTAS7.COM – JAKARTA – Anggota DPR RI fraksi PKB Abdul Kadir Karding menilai DPR belum perlu menggunakan hak angket guna mengungkap keterlibatan sejumlah nama anggota komisi II DPR RI 2009-2014.

Karding menyebut, lebih baik kasus itu sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindak lanjuti.

“Kita harus dalam konteks praduga tidak bersalah, biarkan dalam proses hukum dulu,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/03/17).

Terlebih lagi, ia melihat penggunaan hak angket akan menyeret kasus hukum menjadi unsur politik. “Hak angket itu politik,” tambahnya.

Seperti diketahui, sidang perdana korupsi e-KTP digelar pada Kamis (9/3/2017) kemarin.

JPU mendakwa dua terdakwa Irman dan Sugiharto telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Irman didakwa mendapat sejumlah Rp 2.371.250.000. 877.700 Dolar Amerika Serikat, 6.000 Dolar Singapura sementara Sugiharto sejumlah 3.473.830 Dolar Amerika Serikat.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama pihak lainnya, negara menderita kerugian Rp 2.314.904.234.275 atau Rp 2,3 triliun.
Sementara total nilai proyek adalah Rp 5.900.000.000.000 atau Rp 5,9 triliun.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mengungkap nama-nama besar yang diduga turut diperkaya dalam kasus ini.
Antara lain, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sejumlah mantan anggota komisi II DPR seperti Yasonna H Laoly, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, dan Agun Gunandjar.
Bahkan mantan Ketua DPR Marzuki Alie juga disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP sebesar Rp 20 miliar.

Sementara itu, Setnov diduga memiliki peran penting sebagai pendorong disetujuinya anggaran Proyek e-KTP.

Dia disebut diberi jatah sebesar Rp 574 miliar atau 11 persen dari total nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun.

Usai dakwaan dibacakan, sejumlah nama politisi menyampaikan bantahan, diantaranya Setya Novanto, Marzuki Alie, Teguh Juwarno, dan Yasonna H Laoly‎.
Bahkan atas pencatutan namanya, Marzuki Alie melaporkan dugaan pencemaran nama baiknya ke Bareskrim Polri. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR