Pilpres 2019, Dukungan Golkar ke Jokowi Sudah Mutlak

foto
Presiden Joko Widodo [ist]
LINTAS7.COM – Dukungan Partai Golkar terhadap Presiden Joko Widodo [Jokowi] sebagai calon presiden di Pilpres 2019 mendatang sudah mutlak, tidak bisa diganggugugat.

 

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali menyikapi anggapan adanya perubahan dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019, Jumat [08/12/17].

Baca: MPR Sudah Terima Surat Penunjukan Aziz Syamsuddin Sebagai Ketua DPR

Amali menegaskan, siapapun nantinya calon ketua umum beringin tidak bisa merubah keputusan dukungan Golkar kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, dukungan tersebut merupakan rekomendasi musyawarah nasional [Munas] Golkar.

“Keputusan mendukung kembali Jokowi di 2019 itu keputusan instutusi bukan individu. Sehingga siapapun ketua nya nanti mereka terikat dengan itu. Tidak bisa mengganti,” tegas Amali di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Janji Ekonomi ‘Meroket’ Jokowi Masih Jauh

Seperti diketahui, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP. KPK memulai penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober.

Penetapan ini terkonfirmasi dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan [SPDP] yang beredar di kalangan wartawan.

Baca: Pekan Depan Golkar Gelar Rapat Pleno

Setelah menghilang pasca-didatangi petugas KPK di rumahnya [Rabu, 15 November 2017], Ketua DPR sekaligus pimpinan Partai Golkar itu mengalami kecelakaan.

Lokasi kejadian perkaranya ada di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

KPK tidak tidak menyia-nyiakan kesempatan, dan langsung menahan Novanto di RS Permata Hijau saat menjalani perawatan.

Baca: Tanpa Setya Novanto DPR Tetap Berjalan Baik

Meski berstatus tahanan KPK, Novanto tetap dipertahankan sebagai Ketua Umum Golkar. Golkar menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Demikian pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Hal itu sesuai dengan surat wasiat tulis tangan Novanto yang menginginkan agar dirinya tidak dicopot sebagai ketua umum partai Golkar dan ketua DPR RI sampai ada hasil dari praperadilan yang sedang diajukannya.

Sayangnya, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan memilih ketua umum baru, termasuk untuk menempatkan kader pengganti Novanto mengisi posisi Ketua DPR.

Begitu juga dengan sejumlah fraksi di DPR juga berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri, karena diduga terlibat kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). [Mutia]

TINGGALKAN KOMENTAR