Pilgub DKI, Kemajuan atau Kemunduran Politik Bangsa?

Pilkada
Pilkada Serentak 2015/Isimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Tema tersebut bagi saya sangatlah menarik. Sebab pihak panitia, menurut saya, cukup cerdas mengaitkan antara Pilgub DKI dengan derajat tertentu dari perjalanan politik bangsa. Hanya saja, pihak panitia tidak memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan kemajuan dan kemunduran itu. Oleh karenanya, saya harus membuat penjelasan sendiri apa yang dimaksud dengan kemajuan dan kemunduran itu sebelum kita membahasa topik pembicaraan sesuai tema.

Secara umum orang memahami kemajuan itu adalah ketika kita berjalan ke muka. Tetapi bagi saya, pemahaman itu sangatlah menyesatkan. Sebab, jika pemahaman kemajuan itu adalah berjalan ke muka, maka orang akan benar-benar lupa atau tidak lagi mempersoalkan kalau berjalan berputar-putar tidak karuan itu tetaplah akan dianggap sebagai sebuah kemajuan sepanjang dia tetap berjalan ke muka. Itu sangatlah menyesatkan.

BACA JUGA : Ini Penjelasan Risma Saat Bertemu Megawati di Surabaya

Saya mencoba mengambil teori matematika. Dalam teori matematika dikatakan bahwa jika kita ingin menarik satu garis maka kita harus menentukan dua titik. Artinya, dalam satu garis hanya terdapat dua titik. Titik awal dan titik akhir. Titik awal adalah titik di mana perjalanan garis dimulai dan titik akhir adalah di mana perjalanan garis berakhir. Titik akhir itulah yang menjadi arah sekaligus tujuan dari perjalanan garis. Seberapa besar kemajuan suatu garis maka itu akan ditentukan oleh seberapa makin dekatnya garis dengan titik akhir sebagai tujuannya. Begitu juga dengan kebalikannya yang disebut sebagai kemunduran.

Dalam kehidupan saya sebagai pribadi, saya jujur mengatakan bahwa titik awal saya adalah ketika saya dilahirkan. Dan titik akhir sekaligus tujuan saya adalah Tuhan. Lantas seberapakah kemajuan diri saya? Itu pun ditentukan oleh seberapa makin dekatnya saya dengan Tuhan.

Tentu saja hal ini pun berlaku bagi perjalanan kehidupan politik bangsa. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah titik awal lahirnya Negara Republik Indonesia. Dan Pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, untuk mengukur seberapa besar kemajuan politik bangsa Indonesia maka satu-satunya derajat ukuran itu hanyalah pada seberapa makin mendekatnya kita pada tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Dan pihak yang terutama harus bertanggungjawab pada makin dekat atau makin jauhnya kita pada tujuan Negara itu adalah pemerintah selaku pelaksana pemerintahan negara. Di sinilah mengapa saya katakan bahwa pihak panitia cukup cerdas dalam memilih thema “Pilgub DKI, Kemajuan atau Kemunduran Politik Bangsa.” Sebab Pilgub DKI juga merupakan mekanisme dalam menentukan sebuah pemerintahan, meski dalam wilayah provinsi, yang juga ikut bertanggungjawab menentukan derajat kemajuan atau kemunduran politik bangsa.

Apakah Pilgub DKI merupakan kemajuan atau kemunduran politik bangsa? Tentu kita buat dulu ukurannya. Untuk kesekian kali, mari kita notasikan kembali tugas dan tujuan Pemerintah Negara Indonesia; Pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang kesemuanya berdasarkan pada Pancasila. Inilah satu-satunya ukuran kemajuan politik bangsa. Tidak ada ukuran lain.

Jika sebuah pemerintahan provinsi yang akan dihasilkan oleh Pilgub DKI adalah sebuah pemerintahan yang kebijakannya mengkibatkan terbunuhnya mata pencaharian masyarakat nelayan dan merusak lingkungan hidup hanya demi keuntungan para pemilik kapital dan demi melayani kemewahan hidup orang-orang kaya saja, apakah Pilgub seperti itu bisa kita katakan sebagai sebuah kemajuan politik bangsa? Ukurlah itu dengan tujuan dan tugas pemerintah Negara Indonesia seperti kita notasikan di atas.

Apakah bisa kita katakan bahwa Pilgub DKI merupakan sebuah kemajuan politik bangsa jika dari mekanismenya hanya akan menghasilkan seorang kepala pemerintahan provinsi yang mengabaikan aturan negara dan menghina lembaga negara?

Saya bisa pastikan bahwa siapapun pemimpin pemerintahan provinsi pasti akan melaksanakan pembangunan untuk menyerap anggaran serta menunaikan seluruh program kerjanya. Tetapi jika sebagian besar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi itu hanya untuk memperlancar para pemilik kapital guna mengakumulasi kapitalnya secara besar-besaran dan masyarakat umum hanya memperoleh manfaat secukupnya saja seraya mengucilkan masyarakat marginal dan rakyat miskin ke dalam Rusun (rumah susun) persis seperti pemerintah kolonial Amerika memusnahkan bangsa Indian dan menindas bangsa Negro di Reservasi atau di Gethonya? Di manakah letak tujuan dan tugas pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum? Inikah kemajuan sebuah Pilgub jika pemerintahan seperti itu yang akan dihasilkan?

Saya percaya kita semua, dengan akal sehat kita, dengan hati jernih kita, dapat menjawab sendiri : Adakah Pilgub DKI ini akan membawa kemajuan atau kemunduran politik bangsa jika pemerintahan seperti yang saya sebutkan tadi yang akan kita hasilkan.(*)

Jakarta, 10 Mei 2016.

*Penulis : Bakal Calon Gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Periode 2017-2022, Edysa Girsang

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR