Penambahan Kursi Pimpinan DPR Dinilai Bukan Isu Konstitusional

Margarito
Margarito Kamis/Istimewa

LINTAS7.COM – Pengamat Hukum dan Tata negara Margarito Kamis menialai peraturan penambahan kursi pimpinan DPR RI yang sampai saat ini masih di bahas di DPR, tidak memiliki basis konstitusional yang kuat.

“Soal penambahan kursi dan jumlah kursi, itu bukan isu konstitusional yang mendasar,” ucap Margarito di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/17).

Menurutnya, Kewenangan keikutsertaan DPD dalam membahas Undang-Undang lebih jelas dasar konstitusinya dibandingkan pembagian kursi pimpinan DPR.

Sayangnya, ia menilai, menyertakan DPD dalam pembahasan Undang-Undang yang di UU MD3 sekarang ini tidak cukup akomodatif.

“Kalau kita takar berdasarkan keputusan MK beberapa waktu lalu. Mengharuskan DPD diikut sertakan dalam pembahasan UU. Saya kira itu serius karena itu memiliki basic konstitusional yang kuat dan merupakan perintah dari konstitusi,”

Oleh karena itu, soal penambahan kursi, ia mengusulkan agar DPR melakukan kocok ulang pimpinan DPR dari seluruh fraksi yang ada di DPR.

“Mungkin ada baiknya dipikirkan untuk diisi saja semuanya. Kocok lagi pemenang Pemilu jadi ketua dan yang lainnya jadi angggota. Jadi pasal 84 itu , pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan misalnya ada sembilan anggota dan itu tidak apa-apa karena itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Konsekwensinya kan hanya penambahan kursi atau tambah panjang di depan saja dalam sidang karena orang akan banyak saja,” ujarnya kembali.

Seperti diketahui, pembahasan Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah mulai tenggelam disaat akan memasuki tahap pembahasan di tingkat panitia kerja (panja).

Revisi terbatas mencakup sejumlah perubahan. Di antaranya perubahan Pasal 15 dan 84 tentang Pimpinan MPR dan DPR.

Pimpinan dua lembaga tersebut nantinya akan ditambah satu orang untuk mengakomodasi Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2014.

Terkait perubahan ini, terdapat pula ketentuan peralihan pada Pasal 427. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pimpinan MPR dan DPR yang saat ini menjabat, akan terus menjabat hingga masa akhir tugasnya.

Perubahan lainnya adalah pada Pasal 105 juncto 104 tentang tugas Baleg DPR.

Wewenang Baleg nantinya akan bertambah, yakni dapat menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang (RUU) usulan Baleg dan/atau anggotanya berdasarkan program prioritas.

Revisi juga mencakup perubahan Pasal 121 tentang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pimpinan MKD akan ditambah satu orang menjadi lima orang. (Eka)

TINGGALKAN KOMENTAR