Pemerintah Diminta Hati-Hati Kelola BUMN

BUMN
Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/istimewa

LINTAS7.COM – Kebijakan pemerintah menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN telah menimbulkan polemik dan mendapatkan kritik dari masyarakat luas karena dinilai akan berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, seharusnya pemerintah berpikir strategis soal pengelolaan BUMN karena menyangkut kepentingan jangka panjang bagi rakyat, bangsa, dan negara.

“Jangan asal jual aset BUMN. Terlebih karena alasan-alasan jangka pendek soal likuiditas, kebutuhan membiayai infrastruktur, bayar hutang yang jatuh tempo, atau sekadar cari untung sesaat,” ucap Jazuli dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (06/12/17).

Ia pun mengaku sangat khawatir apabila aset-aset negara sampai berpindah tangan kepada asing.

Karena, Indonesia akan kehilangan kewenangannya mengenai kekayaan negara sendiri.

“Jika benar terjadi penjualan aset-aset BUMN, generasi mendatang akan kehilangan kewenangan pengelolaan atas sumber-sumber ekonomi yang strategis untuk kepentingan rakyat luas,” ucapnya.

“Kita bukan anti asing, ini soal akuntabilitas dan keberpihakan pada aset strategis nasional yang pembiayaannya juga bersumber dari uang rakyat, maka harus jelas akuntabilitasnya,” tekan Jazuli.

Untuk itulah, ia kembali menegaskan agar pemerintah berhati-hati betul mengenai aset BUMN karena salah-salah aset BUMN yang dikuasai swasta asing justru merugikan negara akibat negara kehilangan kontrol kepemilikan dan pengelolaan.

“lalu rakyat dirugikan dan hanya bisa gigit jari seperti “penumpang angkot” di negerinya sendiri. Selain itu, Pemerintah juga tidak boleh membuat peraturan (dan kebijakan) yang bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi,” ungkapnya kembali.

Untuk diketahui sebelumnya Holding BUMN Industri Pertambangan resmi dibentuk pekan lalu di Jakarta (27/11/2017). PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi induk perusahaan diikuti PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk, menjadi anggota holding.

Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan itu ditandai dengan ditandatanganinya akta pengalihan saham seri B oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Pada pembagiannya PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65 persen, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02 persen, PT Timah Tbk sebesar 65 persen, serta 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Inalum (Persero) dalam rangka penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perseroan (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR