Pekan Depan Golkar Gelar Rapat Pleno

LINTAS7.COM – Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali meminta, masyarakat untuk bersabar dan memahami situasi yang sedang dialami partainya saat ini.

 

Menurutnya, partainya tidak pernah menutup mata atas masalah yang terjadi pasca ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] atas kasus dugaan korupsi e-KTP.

Baca: Tanpa Setya Novanto DPR Tetap Berjalan Baik

“Kami di Partai Golkar tidak menutup mata. Yakin lah beri kami waktu untuk menyelesaikan masalah. Jangan didesak-desak lagi,” katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat [08/12/17].

Sebab itu, dalam waktu dekat ini Golkar akan kembali melakukan rapat pleno kembali. Guna menyikapi situasi permasalahan yang berkembang saat ini.

Baca: Kecam Keras Presiden Amerika Serikat, DPN FORSA: Ucapan Trump Bukti Angkuhnya Negara Kapitalis

“Kami hanya menunggu rapat pleno lagi. Mungkin pada dekat ini. Minggu depan,” ucapnya kembali.

Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP. KPK memulai penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober.

Baca: Pihak Novanto Ingin Praperadilan Selesai Sebelum Sidang Korupsi e-KTP

Penetapan ini terkonfirmasi dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan [SPDP] yang beredar di kalangan wartawan.

Setelah menghilang pasca-didatangi petugas KPK di rumahnya [Rabu, 15 November 2017], Ketua DPR sekaligus pimpinan Partai Golkar itu mengalami kecelakaan.

Baca: Presiden Jokowi Siap Lantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Lokasi kejadian perkaranya ada di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Setya pun langsung di amankan oleh KPK saat, Setya berada di RS Permata Hijau saat menjalani perawatan.

Meski berstatus tahanan KPK, Novanto tetap dipertahankan sebagai Ketua Umum Golkar. Golkar menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto. Demikian pula dengan status Novanto sebagai Ketua DPR.

Hal itu sesuai dengan surat wasiat tulis tangan Novanto yang menginginkan agar dirinya tidak dicopot sebagai ketua umum partai Golkar dan ketua DPR RI sampai ada hasil dari praperadilan yang sedang diajukannya.

Sayangnya, sejumlah pihak mendesak Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa [Munaslub] dan memilih ketua umum baru, termasuk untuk menempatkan kader pengganti Novanto mengisi posisi Ketua DPR.

Begitu juga dengan sejumlah fraksi di DPR juga berharap Novanto diganti atau bersedia mengundurkan diri, karena diduga terlibat kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik [e-KTP]. [Yuniarsih]

TINGGALKAN KOMENTAR