MKD Bantah Tidak Proses Setya Novanto

foto
Maman Imanulhaq [ist]
LINTAS7.COM – Mahkamah Kehormatan Dewan [MKD] akan mengeluarkan keputusan besar mengenai status Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua DPR RI.

Hal itu disampaikan anggota MKD Maman Imanulhaq di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu [29/11/17].

Baca: Tim Advokasi Pancasila Duga Ada Bandar Besar di Belakang Viktor Laiskodat

Pernyataan Maman sekaligus membantah, MKD tidak bekerja atau memproses status Novanto yang saat ini mendekam di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] karena tersangkut korupsi e-KTP.

“Jangan anggap kita tidak bekerja, kita terus melakukan rapat internal juga meminta anggota langsung meminta masukan dari fraksi-fraksinya. Saya yakin seminggu atau dua Minggu ini ada keputusan besar. Kita terus diminta untuk bekerja dan berproses sehingga keputusan akan kita ambil,” kata Maman.

Baca: Kebijakan Proteksionisme Donald Trump, Ancaman Bagi Ekonomi Asia

Dan, Maman juga membantah batalnya rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi di DPR karena terhambat oleh surat tangan Setya yang menginginkan agar dirinya tidak diberhentikan sebagai anggota dewan serta ketua DPR RI sampai adanya putusan praperadilan.

Dia menjelaskan, batalnya rapat dengar pendapat MKD dengan para pimpinan fraksi saat itu karena terbentur pada peraturan yang dibuat oleh DPR sendiri bukan pada Surat yang diberikan Setya.

Baca: Ketua DPP Partai Golkar Bantah Ada Dorongan Munaslub Gantikan Setya Novanto

“Kami dibatasi dengan aturan ini. Satu sisi kami ingin menegakkan hukum tapi satu sisi kami tertabrak aturan yang kami buat sendiri. Rapat konsultasi itu tidak jadi karena mekanisme nya melarang itu. Apalagi surat Setnov itu. Saya tidak pernah baca dan tidak pernah ada. Rapat akan dilaksanakan dengan mendengar masukan dari pimpinan fraksi. Ini merupakan respon dari laporan masyarakat,” tegasnya.

Menurut UU MD3, Pimpinan DPR bisa digantikan atau diproses apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri serta telah menyandang status terdakwa.

Baca: OSO Ajak Broker Jaga Pancasila

Terlebih lagi, saat di dalam penjara Setya telah memberikan pesan kepada MKD DPR RI untuk tidak segera memberhentikan dirinya sebagai anggota dewan dan ketua DPR RI, sebelum ada keputusan dari praperadilan yang sedang diajukannya.

“Nanti MKD misalnya sidang, terus kalau Golkar ga ngusulin gmn? Hayo coba,” ucapnya.

Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka kasus e-KTP. KPK memulai penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober.
Penetapan ini terkonfirmasi dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan.

Setelah menghilang pasca-didatangi petugas KPK di rumahnya (Rabu, 15 November 2017), Ketua DPR sekaligus pimpinan Partai Golkar itu mengalami kecelakaan.

Lokasi kejadian perkaranya ada di Kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.
Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Setya pun langsung di amankan oleh KPK saat, Setya berada di RS Permata Hijau saat menjalani perawatan.[*]

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR