Mengambil Pelajaran dari Kerugian Negara Akibat Celah Kebijakan Moneter Perbankan di Indonesia

Rupiah
Photo : Rupiah Merosot/istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Indonesia sebagai negara berkembang tentu memiliki berbagai kebijakan moneter yang seharusnya mampu mengatasi berbagai permasalahan keuangan, seperti ancaman krisis perbankan yang dapat berdampak sistemik, hingga krisis moneter yang terjadi pada era 90an. Berbagai kebijakan moneter yang diambil oleh para pimpinan rezim seharusnya mampu memberikan kontribusi guna tercapainya cita-cita Trisakti di bidang ekonomi, yakni berdikari di bidang ekonomi. Namun pada kenyataanya, sering kali kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh rezim justru menyisakan berbagai permasalahan pasca diputuskannya kebijakan moneter tersebut. Bahkan beberapa kebijakan moneter sektor perbankan justru menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tahun 1997-1998 pada era rezim Soeharto yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar Rp.138.442.026.000.000,- (Aryasena, 2009; h.16) , merupakan contoh kongkrit yang seharusnya mampu menjadi pelajaran bagi para pemimpin rezim. Kebijakan yang sangat berani dilakukan Indonesia kala itu memang perlu kita apresiasi, dalam keadaan krisis moneter yang tengah terjadi, Indonesia mampu mendapatkan dana pinjaman dari IMF serta mendapatkan kepercayaan kembali dari berbagai bank berskala internasional yang memiliki piutang di dalam negeri dari kalangan swasta. Kebijakan BLBI meliputi 167,7 triliun rupiah yang dikucurkan kepada 48 bank dan 447 triliun rupiah sebagai biaya penyelamatan krisis (Koran Tempo, 2014). Namun dalam penyelenggaraannya para koruptor seperti Supari Dhirdjoprawiro, S. Soemeri, David Nusa Wijaya, Hendra Raharja, Eko Adi Putranto, Sherly Kojongian, Bambang Sutrisno, Adrian Kiki Ariawan, Samadikun Hartono, Agus Anwar, Sjamsul Nursalim, Hendrawan Ha ryono, dan Atang Latif, telah sukses menyalahgunakan kebijakan moneter ini (Merdeka.com, 2012).

Contoh laiannya adalah kasus Bank Bali tahun 1998-1999 pada akhir era rezim Soeharto dan awal masa pemerintahan BJ Habibie yang menyebabkan kerugian negara hingga 904 miliar rupiah (Kusumadewi, 2011). Dalam kasus ini, kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah terkait jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum, dalam rangka mengatasi krisis kepercayaan terhadap perbanakan akibat likuidasi bank pada tahun 1997 telah disalah gunakan oleh para tersangka (Tempo.co, 2004). Kasus ini melibatkan tersangka mantan gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Pande N Lubis, dan mantan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjanda (Al Ayyubi, 2015) , sehingga semakin mempertegas kepada kita, bahwa kebijakan moneter pada sektor perbankan kita sangat rentan akan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kebijakan moneter sektor perbankan lainnya yang menimbulkan kerugian negara adalah kebijakan dana talangan Bank Century pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008 (Taufik, 2009) . Dalam kebijakan ini, negara mengalami kerugian hingga 7,4 triliun rupiah. Bahkan mantan deputi gubernur Bank Indonesia Budi Mulya ditetapkan sebagai terdakwa, dan dituntut penjara selama 17 tahun beserta denda 800 juta dalam pengadilan tipikor (BBC Indonesia, 2014). Dalam kebijakan ini, Sri Mulyani selaku mentri keuangan era presiden SBY, menyatakan bahwa dana talangan sebesar 6,7 triliun ditujukan untuk menyelamatkan Bank Century merupakan keputusan yang tepat, dan Boediono selaku mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa pemberian fasilitas kredit jangka pendek sebesar 689 miliar merupakan langkah pencegahan agar tidak terjadi krisis seperti 1997/1998 (BBC Indonesia, 2014).

Celah Kebijakan Moneter

Kerugian negara hingga triliunan rupiah telah membuktikan kepada kita bahwa kebijakan moneter yang diambil oleh pimpinan rezim memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor untuk meraup keuntungan pribadi. Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan Wakil Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang seharusnya mampu menimbang kebijakan moneter terbaik guna mengatasi permasalahan, jutru terlibat dalam tindakan yang merugikan negara.

Kondisi perekonomian Indonesia tentu menjadi faktor utama dalam penerapan kebijakan moneter. Jika kita mengkaji kondisi perkonomian Indonesia tahun 1997 dan 1998 kita akan menemukan fakta bahwa kala itu kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis. Seperti terlihat pada tabel yang penulis olah dari tulisan Putri Tirta Enistin Simpayung dan Made Kembar Sri Budhi, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Inflasi Indonesia Periode 1997-1998

Tahun Inflasi (%) Fluktuasi (%)
19971998 11,0577,63 4,5866,58

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Konstan (Tahun Dasar 2000) di Indonesia Periode 1997-1998 (miliar rupiah)

Tahun PDB Perkembangan (%)
19971998 1.512.781,401.314.202,74 4,70-13,13

Tabel 1.3 Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ Periode 1997-1998

Tahun Nilai Tukar (Rp/US$) Perkembangan (%)
19971998 4.6508.025 95,13127,84

Tabel 1.4 Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 1997-1998 (Miliar Rupiah)

Tahun M1 Perkembangan (%) M2 Perkembangan (%)
19971998 78.343101.197 22,2429,17 355.643577.381 23,2262,35

Berdasarkan tabel diatas, tingkat inflasi yang mencapai 77,63 % pada tahun 1998 dengan fluktuasi hingga 66,58 % menunjukkan bahwa telah terjadi pelonjakan harga yang cukup tinggi. Hal ini tentu dipicu oleh pelonjakan tingkat uang beredar M1 dengan presentase perkembangan hingga 29,17 % dan M2 hingga 62,35 %. Selain itu, jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika hingga tingkat perkembangan mencapai 127,84 % menjadi faktor tersendiri yang semakin memperburuk kondisi perkonomian dalam negeri. Sedangkan tingkat PDB dalam negeri justru mengalami tingkat perkembangan -13,13 %, yang semakin menunjukkan betapa buruknya perkonomian dalam negeri kala 1997-1998.

Berdasarkan kondisi pada tahun 1997-1998 tersebut, kebijakan BLBI yang dikeluarkan pemerintah tentu menjadi sangat dibutuhkan. Namun yang menjadi permasalahan kemudian adalah keterlibatan para praktisi perbankan penerima BLBI dalam menyalahgunakan kebijakan ini, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diambil memiliki celah.

Verifikasi atas asset yang dimiliki oleh bank swasta penerima BLBI inilah yang menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh para penerima BLBI. Baik verifikasi sebelum kebijakan moneter diambil untuk menghindari adanya tabungan ataupun deposito fiktif, maupun verifikasi ketika pembayaran atas BLBI agar tidak terjadi pengambilan keuntungan dari selisih nilai jual asset yang diperuntukkan terhadap pembayaran utang BLBI dengan nilai sebenarnya asset tersebut.

Celah lainnya dalam kebijakan moneter BLBI terlihat pula dalam kasus skanal Bank Bali. Bahkan dalam kasus ini melibatkan mantan Gubernur BI dan mantan wakil kepala BPPN. Yang menunjukkan bahwa para pemilik piutang atas bank yang menerima bantuan likuiditas bisa juga memanfaatkan celah dikarenakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Sementara dalam kasus Bank Century, celah kebijakan moneter terjadi ketika pemerintah gagal menganalisa kondisi kekinian yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut. Berikut sajikan data kondisi perekonomian tahun 2007, 2008 dan 2009 ketika kebijakan Bank Century diambil, yang penulis olah dari tulisan Putri Tirta Enistin Simpayung dan Made Kembar Sri Budhi:

Tabel 1.1 Tingkat Inflasi Indonesia Periode 2007, 2008, dan 2009

Tahun Inflasi (%) Fluktuasi (%)
20072008

2009

6,5911,06

2,78

-0,014,47

-8,28

Tabel 1.2 Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Konstan (Tahun Dasar 2000) di Indonesia Periode 2007, 2008, dan 2009 (miliar rupiah)

Tahun PDB Perkembangan (%)
20072008

2009

1.964.327,302.082.456,10

2.177.741,70

6,356,01

4,58

Tabel 1.3 Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ Periode 2007, 2008, dan 2009

Tahun Nilai Tukar (Rp/US$) Perkembangan (%)
20072008

2009

9.41910.950

9.400

4,4216,25

-14,16

Tabel 1.4 Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2007, 2008, dan 2009 (Miliar Rupiah)

Tahun M1 Perkembangan (%) M2 Perkembangan (%)
20072008

2009

450.055456.787

515.824

29,691,5

12,92

1.649.6221.895.838

2.141.384

19,3214,93

12,95

Berdasarkan tabel diatas, tentu hal ini akan menunjukkan kepada kita bahwa kondisi perekonomian Indonesia tahun 2008 sangat berbeda dengan kondisi perekonomian kala 1998. Berdasarkan tingkat Inflasi saja, kondisi perekonomian tahun 2008 mencapai tingkat fluktuasi hingga 4,47% berbeda dengan tahun 1998 yang mencapai 66,58%. Tingkat perkembangan PDB pun mengalami perbedaan yang cukup signifikan, jika tahun 1998 perkembangan PDB menunjukkan -13,13% maka perkembangan PDB tahun 2008 masih berada diangka 6,01%. Begitu pula dengan tingkat perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, pada tahun 2008 perkebangan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika mencapai 16,25% sedangkan pada tahun 1998 mencapai 127,84%.

Berdasarkan kondisi ini, alasan rezim yang mengucurkan dana talangan menjadi tidak mendasar. Hal ini pula yang dibuktikan oleh pengadilan Tipikor sehingga Budi Mulya dijatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda 500 juta Rupiah, Budi Mulya  terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer, atas melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik (Kompas.com, 2014)

Berdasarkan kasus Bank Century ini, celah kebijakan moneter yang bisa dimanfaatkan Budi Mulya ialah wewenang yang dimiliki deputi Gubernur Bank Indonesia dalam memberikan FPJP, sehingga menunjukkan kepada kita perlu adanya perombakan dalam sistem pengambilan keputusan dan wewenang agar kasus seperti kebijakan Bank Century ini tidak terulang kembali.(*)

 

PENULIS : Surya Vandiantara, S.E.Sy (Kepala Divisi Ekonomi-KITA Institute)

*Diambil dari berbagai sumber

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR