Maksud Komisi II DPR RI Loloskan Usul Terpidana Percobaan Ikut Pilkada Dipertanyakan

Tahanan
Ilustrasi Tahanan/Istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Dosen Hukum Pidana Bidang Ekonomi dan Tindak Pidana Khusus Fakultas Hukum Trisakti Yenti Garnasih mengaku heran dengan  keputusan Komisi II yang memperbolehkan terpidana percoban ikut mendaftar sebagai peserta Pilkada.

Pasalnya, sampai saat ini Indonesia masih mencari figur pemimpin yang bersih, jujur dan baik agar bisa dijadikan contoh serta panutan pemimpin lainnya.

BACA JUGA : Malam Ini Demokrat Rapat Bahas Pilkada Serentak

“Mencari pemimpin yang baik kok memberikan kesempatan seperti itu, itu sudut pandangnya apa? partai apa negara, apa untuk kebutuhan dia sendiri,” ujarnya di gedung Parlemen, Senyan, Rabu (14/09/16).

Menurutnya, sebagai lembaga pembuat undang-undang, anggota DPR bisa memahami apa itu Terpidana.

Pasalnya, ia menilai antara Terpidana dengan Terpidana Percobaan tidak ada bedanya dan tidak memrlukan penafsiran kembali mengenai arti terpidana percobaan.

“Percobaan itukan juga pidana.  Undang-undangya kan dia yang buat sendiri, kalau sekarang tidak, berarti dia menafsirkan sendiri. Pidana itukan sudah sangat jelas dan tdak perlu tafsiran,” jelasnya

Untuk itu, ia meminta DPR untuk tidak memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai arti terpidana percobaan. Sebab ia mencurigai hasil dari kesepakatan dibolehkannya terpidana percobaan masuk dalam daftar peserta Pilkada,  karena Parpol itu ingin mengusung calon yang bermasalah dengan hukum itu dalam Pilkada 2017.

“UU sudah ada, masyarakat harus pandai. Jangan memilih dan harus terbuka bahwa calon ini sedang menjali hukuman percobaan. Jangan  sampai masyarakat memilih kucing  dalam karung,”

Selain itu apabila benar-benar DPR mengashkan klausul itu menjadi UU, maka ia melihat proses Pilkada di Indonesia mengalami kemunduran sebab, efek dari usul dibolehkannya terpidana percobaan ikut Pilkada akan menghasilkan mafia peradila yang meraja lela

“Karena pidana percobaan itu ranahnya hakim dan akan adanya dorongan aksi penyuapan hakim. Ini bahaya sekali. Bisa jadi ini didorong sebagai pidana percobaan,” ungkapnya lebih lanjut.

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri, penyelenggara pemilu, dan DPR akhirnya memutuskan bahwa terpidana yang menjalani hukuman percobaan atau terpidana yang tidak diputuskan hukuman penjara boleh mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017. Hal tersebut merupakan keputusan DPR, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolaknya. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR