LIPI Dorong Pemerintah Perbaiki Kebijakan Magang Petani Muda

Program magang petani muda ke Jepang yang telah dilakukan oleh Kementrian Pertanian RI selama lebih dari tiga puluh tahun, perlu untuk diperbaiki demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, rangkuman hasil penelitian LIPI yang disosialisasikan pada saat Kongres Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang (IKAMAJA), di sela-sela acara Pekan Tani dan Nelayana Nasional ke 15 di Banda Aceh (8/5).

Koordinator tim peneliti LIPI, Gusnelly menyatakan bahwa, dalam penelitian yang telah dilakukan selama tiga tahun ini, ditemukan beberapa persoalan mendasar baik yang terjadi pada tahap persiapan magang, pelaksanaan magang di Jepang, dan program pasca magang di Indonesia. Menurutnya, program yang telah dimulai sejak era 80an ini merupakan program yang memiliki tujuan yang cukup baik, yakni mendidik petani muda Indonesia untuk belajar pertanian modern dan etos kerja serta disiplin petani Jepang.

Kendati demikian, Gusnelly melihat bahwa pada saat pra magang, proses seleksi belum dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan berbagai stakeholder. “Hal ini memiliki konsekuensi program magang ini kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama setelah pemagang pulang ke Indonesia. Pelibatan pemerintah daerah dan UPT Kementrian Pertanian dalam program ini sejak dari awal sangat dibutuhkan, agar setelah para pemagang pulang mereka bisa langsung bersinergi dengan menyediakan anggaran serta program yang selaras dengan program magang tersebut”, jelas wanita yang akrab disapa Nelly ini.

Selanjutnya Nelly menjelaskan bahwa, selama tiga tahun penelitian ini, tim telah mewawancarai puluhan alumni magang yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Tim juga telah mewawancarai peserta magang yang pada tahun 2017 masih berada di Jepang.

Dari informasi yang dikumpulkan, diperoleh keterangan bahwa, setelah mereka pulang magang dari Jepang, pemerintah seperti lepas tangan. “Tidak ada program yang berkesinambungan untuk benar-benar mendorong mereka menjadi wirausaha muda tani”, terang Nelly. Sementara itu, sinkronisasi antara jenis usaha tani yang telah ditekuni dan direncanakan untuk dikerjakan sepulang magang tidak terjadi, karena nyatanya penempatan magang selama mereka di Jepang menjadi wewenang pihak Asosiasi Petani Jepang. “Posisi tawar pemerintah Indonesia sangat lemah dihadapan Asosiasi Petani Jepang”, ungkap Nelly.

Untuk itu, tim peneliti LIPI yang terdiri dari Gusnelly, Devi Riskianingrum, Muzar Kresna, Yudho Utomo, dan Bayu A. Yulianto, menyarankan agar Kementrian Pertanian, khususnya BPPSDMP memperbaiki sistem seleksi peserta magang, membangun sistem informasi magang berbasis online untuk seleksi dan monitoring peserta magang, melakukan negosiasi ulang dengan pihak asosiasi petani Jepang, serta mensinergikan program inkubasi yang berada di UPT Kementan RI dan pemerintah daerah untuk program pasca magang. “Kami telah menyusun sebuah model sinergi petani magang ke Jepang, yang jika dijalankan secara konsisten dapat merangsang pemagang menjadi wirausaha muda tani sepulang mereka dari Jepang. Hal ini juga bisa menjadi jalan untuk mengatasi krisis regenerasi petani muda di pedesaan Indonesia”, pungkas Nelly.(*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR