Kepemimpinan Transglobal dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

HTR
Hutan Tanaman Rakyat (HTR)/Istimewa

LINTAS7.COM – Sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas pertumbuhan, produktivitas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Indonesia dianggap belum optimal.

Hal ini terbukti dengan masih terbatasnya serapan perijinan HTR, baik dari pemerintah daerah maupun penanaman yang langsung dilakukan oleh masyarakat. Dari 746.220 Ha pencadangan areal yang telah ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2011 sampai dengan 2015, nyatanya baru 42,79% yang bisa direalisasikan, itu terdiri dari 194.464 Ha perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dan 14.390 Ha penanaman yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok tani dan koperasi.

BACA JUGA : DPR Belum Sahkan Revisi UU Tax Amnesty

Masalah utama dari belum optimalnya kebijakan HTR terletak pada factor kepemimpinan administrasi publik dalam dunia kehutanan. Diperlukan satu sosok pemimpin yang bukan saja memahami persoalan-persoalan kehutanan, tetapi juga memiliki paradigma kepemimpinan transglobal yang kontekstual dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Indonesia. Penekanan terhadap pemahaman kondisi sosial budaya masyarakat pada praktiknya diwujudkan dengan program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu pemerintah, juga diharapkan untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi berdasarkan prinsip good forest governance.

Problem dan solusi dalam pengelolaan HTR itu dikemukakan oleh Bambang Hendroyono pada sidang promosi doctoral dalam bidang administrasi publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Sabtu (4/6).

Bambang yang juga Sekjen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kepemimpinan Transglobal sebagai PenggerakP roduktivitas Hutan Produksi Pada Hutan Rakyat di Indonesia”.

Bambang mengemukakan bahwa, sejak masa orde baru pengelolaan hutan Indonesia lebih ditujukan untuk meningkatkan devisa yang tinggi bagi negara. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan orde baru yang hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi semata, dengan penekanan pada unsur stabilitas pembangunan.

Implikasinya kebijakan pembangunan kehutanan adalah memanfaatkan sumber daya hutan yang dilandasi olehf akta bahwa masyarakat merambah hutan secara illegal. Alhasil pengelolaan hutan produksi di hutan alam tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan bahan baku industry kayu di Indonesia.

Meskipun konsep kepemimpinan transglobal dinilai penting dalam pengelolaan HTR di Indonesia, KetuaUmum DPP Himpunan Alumni IPB ini, menggaris bawahi pentingnya penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat dan good forest governance.

Menurutnya kedua hal itu menjadi solusi sekaligus kritik teoritis dalam konsep kepemimpinan transglobal. Kepemimpinan transglobal sendiri menjadi relevan dalam konteks kekinian karena jenis kepemimpinan seperti ini memilikiciri, tahan terhadap guncangan ketidakpastian, memiliki kemampuan untuk membangun konektivitastim, memiliki fleksibilitas yang pragmatis, responsive terhadap berbagai macam permasalahan, serta memenuhi prinsip the right man on the right place.

Untuk itu, salah satu rekomendasi kebijakan yang kemudian dianggap penting untuk dilakukan oleh KLHK adalah mendorong agar para kepala daerah, terutama bupati, untuk bisa menggerakkan jajaran pemerintah daerah berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan HTR. Dibutuhkan kepemimpinan bupati kepala daerah yang memahami aspek-aspek pemberdayaan masyarakat dalam proses pendampingan pembangunan HTR mulai dari perencanaan areal, pelaksanaan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi keberhasilan.

Kepala daerah yang menjalankan prinsip kepemimpinan transglobal dengandi sertai spirit pemberdayaan masyarakat dang ood forest governance, menjadi kunci dalam membangun HTR yang bisa menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. KLHK juga diharapkan dapat mengalokasikan anggaran dana untuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pengelolaan kebijakan HTR.(*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR