Kena Sanksi, 541 Pekerja Akan Gugat Keputusan Direksi JICT

jict
Jakarta International Container Terminal (JICT)/Istimewa

LINTAS7.COM – 541 pekerja PT Jakarta Inernational Container Terminal (JICT) dikenakan sanksi berupa surat peringatan pertama (I) oleh Direksi PT. JICT.

Sanksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu pun langsung sangat disayangkan oleh pihak pekerja JICT.

Pengacara Serikat Pekerja JICT Priyo Handoko menilai, sanksi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada 541 karyawannya itu sebagai tindakan yang serampangan dan menyalahi undang-Undang tentang ketenagakerjaan.

“Tindakan pembalasan Direksi JICT dengan pemberian sangsi surat peringatan I kepada 541 pekerja merupakan tindakan serampangan,” ucap Priyo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (04/08/17).

Menurut Priyo, dalam pasal 144 huruf B Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan,disebutnya telah tertulis jelas bahwa pengusaha dilarang memberikan sangsi tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada buruh selama dan sesudah mogok kerja.

“Bahkan surat peringatan diberikan kepada pekerja yang sedang cuti hamil dan melaksanakan ibadah haji,” ucapnya kembali.

Parahnya lagi, ia menyebut, surat peringatan tersebut diberikan secara sepihak kepada ratusan pekerja tanpa ada keputusan pengadilan.

Oleh karena itu, ia menyebut, pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap tindakan Direksi JICT tersebut.

“Akan ditempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan yang patut diduga digunakan untuk mengintimidasi pekerja yang melakukan mogok,” tegasnya.

Seperti diketahui, lebih dari 650 pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) melakukan aksi mogok kerja pada Kamis (03/08/17).

Dari aksi mogok itu, membuat aktivitas pelabuhan terbesar di Jakarta itu lumpuh total.

Aksi mogok kerja dilakukan karena terkait perpanjangan kontrak JICT yang dianggap melanggar peraturan.

Saat ini, sebanyak 541 pegawai PT Jakarta International Container Terminal (JICT) yang mogok kerja mulai kemarin, Kamis 3 Agustus 2017, mendapatkan Surat Pemanggilan I dan Surat Peringatan (SP) I.

SP I ditandatangani oleh Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan tertanggal 3 Agustus 2017.

Dalam SP I yang dipajang di lobi lantor JICT tertulis jajaran direksi JICT memberikan SP I sekaligus Surat Pemanggilan I bagi 541 pekerja yang namanya tercantum dalam daftar.

Dalam imbauan ini, direksi juga berharap karyawan dapat menghentikan aksi mogok kerja dan dapat kembali bekerja.

Dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Direktur HR JICT Ida Daryaningsih juga menyebutkan bahwa para pekerja yang melakukan mogok kerja dinyatakan mangkir dari kewajibannya.

Selain itu, para pegawai yang melakukan mogok kerja juga dikenakan sanksi peringatan tertulis tingkat pertama dan gaji pokoknya dipotong. Bonus produksi pegawai yang ikut mogok kerja juga dikurangi 15% selama 3 bulan. (Eka).

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR