Kasus Viktor Laiskodat Terganjal Masalah Interpretasi Bahasa

foto
Viktor Bungtilu Laiskodat [ist]
LINTAS7.COM – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat masih bergulir.
Kapolri pun menegaskan, pihaknya telah memeriksa lebih dari 30 saksi dalam kasus ini.

Namun, kasus Viktor Laiskodat terganjal masalah intrepretasi bahasa.

“Ini kan soal bahasa. Bahasa itu intrepretatif, apalagi menggunakan bahasa lokal diantaranya,” kata Tito Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu [29/11/17].

Baca: Presiden Kemungkinan Bahas Nasib Khofifah di Kabinet

Menurut mantan Kepala BNPT ini, penggunaan bahasa lokal yang digunakan Laiskodat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat yang memiliki budaya yang lain.

Termasuk ucapan Laiskodat tentang adanya beberapa partai yang disebut mendukung didirikannya khilafah.

Baca: Pilkada Jatim: Presiden Jokowi Tunggu Penjelasan Langsung Khofifah

“Bisa pihak lain merasa tidak nyaman dan menganggap itu sebagai dugaan pidana. Ini pembuktian teknis,” terang Tito.

Masalah lainnya, lanjut Tito mengenai dasar hukum untuk memidanakan Laiskodat. Sebab, berdasarkan UU MD3 Pasal 224 ayat 1 setiap anggota DPR memiliki hak imunitas.

“Dia bebas dari dugaan tuduhan hukum, proses hukum sepanjang dia menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam tugasnya sebagai anggota DPR di sidang atau di luar sidang,” ucap Tito.

Baca: Airlangga Hartarto Calon Terkuat Ketum Golkar

Meski begitu, Bareskrim masih mendalami kasus dugaan unjaran kebencian tersebut.Seperti diketahui Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, ramai-ramai melaporkan Viktor Laiskodat, ke Bareskrim.Laporan ini terkait pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur [NTT] yang viral di dunia maya.

Dalam video berdurasi 02.05 tersebut Viktor menyebutkan ada empat partai diantara Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang mendukung adanya khilafah.[*]

TINGGALKAN KOMENTAR