Johan : Tak Menutup Kemungkinan Bupati Muba Pahri Azhari Terlibat Suap

Johan
Photo : Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP/ istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini masih mendalami siapa inisiator atau dalang kasus dugaan suap untuk pemulusan persetujuan pembahasan APBD Perubahan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) 2015 di DPRD.

“Inisiator sedang di dalami,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (20/06/15).

Dalam kasus ini, KPK menangkap empat orang yang terdiri dua Anggota DPRD Muba dan dua Kepala Dinas Pemkab Muba. Mereka adalah, Ketua DPRD Komisi III Muba dari Fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto, Anggota Komisi III DPRD Muba dari Fraksi Gerindra Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Faisyar ditahan di Rumah Tahanan cabang Cipinang, Jakarta Timur.

Namun, menurut Johan, tidak menutup kemungkinan adanya indikasi keterlibatan atasan kedua pejabat Pemkab Muba itu yaitu Bupati Muba Pahri Azhari.

Mengenai dugaan keterlibatan pengusaha dalam proyek tertentu di APBD-P, Johan mengatakan, sejauh ini belum ada.

Johan menjelaskan, penangkapan tersebut atas laporan dari masyarakat yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh lembaga antirasuah menangkap empat tersangka di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

“Mulanya kami dapat informasi dari masyarakat. Lalu, kami tindaklanjuti dengan lakukan penyelidikan dan dikirim tim ke Palembang,” jelasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap beberapa orang yang diduga melakukan korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Dalam penangkapan, penyidik KPK menyita Rp 2.560.000.000 (Rp 2,5 miliar) dalam bentuk pecahan uang Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Uang tersebut ditaruh di dalam tas berwarna merah marun.

Adapun dalam kasus ini dua Anggota DPRD Musi Banyuasin dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan dua Kepala Dinas dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau 5 ayat 1 huruf (b) atau Pasal 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(*)

KLIK SEBELUMNYA

Jurnalis : M JOKAY

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR