Janda Pun Tolak Permenhub 108/2017

foto
Demo Driver Online [L7]
LINTAS7.COM – Ribuan driver online menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/01/18).

 

Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan [Permenhub] nomor 108 tahun 2017 karena membuat derita driver online.

Diantara ribuan pengunjuk rasa, ada puluhan perempuan yang merupakan driver online ikut menolak Permenhub tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Puluhan perempuan tersebut tergabung di organisasi Ratu Online Community. Mereka mengaku, keberatan lantaran harus melakukan uji kelaikan kendaraan (KIR), harus memiliki SIM A Umum, dan juga harus memasang stiker tanda taksi online di kendaraannya.

“Ya jelas memberatkan dong, karena ini kan’ mobil kita sendiri, sendiri, mobil kita kok diribetin,” kata Melinda [47] di Jalan Medan Merdeka Barat, Senin [29/01/18].

Sama halnya dengan Melinda, Anisha [33] juga menolak Permenhub 108/2017. Anisha menilai, Permenhub 108 membuat susah dirinya mencari nafkah untuk menghidupkan keluarganya. Pasalnya, Anisha merupakan tulang punggung keluarga lantaran telah menjadi janda.

“Kami menolak keras permenhub 108 karena memberatkan, kenapa malah dibikin susah dengan dibenturkan aturan itu,” ucap Anisha.

“Kita para janda independen, yang suaminya sudah meninggal, ciptakan lapangan sendiri. Harusnya pemerintah tidak memberatkan kita dong,” sambung Melinda.

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Rakyat Nusantara [FORSA] Muhammad Jokay Castroeni Almayda meminta, pemerintah mencabut Permenhub 108/2017 dan membuat peraturan yang berbeda, namun bijak dan tidak merugikan driver.

“Pemerintah khususnya Menteri Perhubungan [Menhub] Budi Karya harus mengkaji kembali peraturan tersebut karena itu sangat memberatkan driver online. Kalaupun ingin membuat peraturan buatlah tapi jangan memberatkan driver online,” imbuh Jokay.

Dengan tegas Jokay menolak, driver online harus melakukan KIR dan membuat SIM A Umum. “Saya secara pribadi menolak peraturan Menhub. Kerja driver online tidak sama dengan plat kuning,” tandasnya.

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub ini efektif berlaku mulai 1 November 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Alasanya adanya peraturan ini untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Ada tiga landasan dalam Permenhub ini yaitu kepentingan nasional, kepentingan pengguna jasa dalam aspek keselamatan dan perlindungan konsumen dan kesetaraan kesempatan berusaha.[*]

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR