Harga Pokok Pembelian Gabah Rp 3700 Sudah Tidak Layak

foto
Andi Akmal/istimewa

LINTAS7.COM – Anggota Komisi IV DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera Andi Akmal mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, KPPU serta pihak yang terkait dalam kasus penggrebekan pabrik beras di Bekasi.

Andi menyebut, pertemuan itu berguna untuk memperjelas subtansi permasalahan dari penggerebekan itu.

“DPR ini ingin memperjelas bagaimana masalah, ada apa sebenarnya, kenapa kita tiba-tiba ribut dan substansi masalah gaterlalu kelihatan,malah yang kelihatan diluar substansnya, misalnya kenapa PKS dihubungkan dengan ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat [28/07/17].

Andi menilai, dalam permasalahan beras yang menjerat PT IBU, pemerintah terlihat tidak kompak dalam memberikan penjelasan. Padahal, kata dia, permasalahan beras adalah permasalahan komoditi.

“Kita melihat substansinya bahwa masalah beras ini adalah masalah komoditi yang strategis yang memang kita semuanya tergantung, bahkan orag bugis seperti saya ini kalau belum makan nasi ya belum makan namanya,” ucapnya.

Mengaca pada kasus PT IBU yang diduga melakukan penggelembungan harga beras medium menjadi harga beras premium.

Politikus PKS ini juga menyebut Harga Pokok Pembelian [HPP] yang diberikan oleh pemerintah sebesar 3700/KG gabah, sudah tidak memadai.

Karena, kata dia, dibandingkan dengan nilai biaya yang dikeluarkan oleh petani yang hanya untug 1000 rupiah/KG.

Terlebih lagi, menurut data BPS terakhir nilai tukar petani telah mengalami penurunan serta kepemilikan lahan petani hanya 0,3 HA perorang, perkeluarga rata-rata.

“Jadi wajar kalau ada petani mejual harga diatas itu misalnya 4.900 dia menjual karena ada nilai lebih menjadi 2.200 rupiah. ini kan logikanya. Di Praktek Bisnisnya enggak ada salahnya juga,karena para pedagang membeli dengan harga yang baik ya silahkan kemudian kalau dia kelola lalu ada perusahaan atau ada yang keberatan, ga bisa ini adalah mekanisme pasar yang bebas, siapa saja bisa melakukan ini,” ujar Andi.

Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah segera mengeluarkan peraturan yang baik agar petani mendapatkan harga yang baik.

“Saya kira tentunya kita sepakat semua bahwa kita melindungi petani kita. Petani kita mau semangat, tidak pergi kekota atau urbanisasi dia cukup di kampung menanam tapi kalau tidak ada harga yang baik, walaupun kita bantu denngan subsidi input, ya kita hargailah bantuan-bantuan. Tetapi kalau di patok harga Rp.3.700 tetap, mereka sulit untuk mendapatkan hasil yang baik. Disinilah dibutuhkan kehadiran pemerintah, mengatur regulasinya baiknya seperti apa tataniaga menjadi baik dan ini yang kosong disini sehingga di tengah-tengah inilah yang banyak ermain para pengusaha dan itu wajar,” pungkasnya.[*]

Baca Juga:

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR