Hak Angket KPK Tuai Pro Kontra, Ini Penjelasan Ketua Komisi III

Bamsoet
Bambang Soesatyo/Istimewa

LINTAS7.COM – JAKARTA – Rencana penggunaan hak angket anggota DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menuai pro kontra.

Melihat, usul hak angket muncul dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK pada Rabu, 19 April 2017.

Baca Juga: Langkah Kecil Membangun Lingkungan yang Literat Lewat Momentum Hari Buku Sedunia 2017

Dimana sejumlah anggota dan pimpinan komisi meminta rekaman Miryam dalam pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP dibuka.

Pasalnya, Miryam mengaku diancam enam anggota DPR. Namun KPK berkukuh menolak permintaan tersebut.

Mengenai hal itu, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menjelaskan, penggunaan hak angket anggota Dewan merupakan hak yang melekat pada setiap anggota DPR berdasarkan persetujuan dari pimpinan (kebijakan) fraksi dalam paripurna DPR RI.

“Komisi III dalam RDP dengan pimpinan KPK pekan lalu memang telah mengambil keputusan untuk menggunakan hak tersebut. Namun, disetujui atau tidak sangat tergantung pada pengambilan keputusan di sidang paripurna yang dihadiri 560 anggota,” ungkapnya, Jakarta, Selasa (25/04/17).

Soal penolakan dari berbagai pihak, Bambang mengaku dapat memahaminya dan keputusan tersebut tidak membuatnya senang.

Tetapi, lanjutnya, sebagai pimpinan Komisi III, Bambang tidak dapat mengintervensi keputusan tersebut.

“Saya tidak berurusan dengan kasus e-KTP maupun lainnya yang kini tengah ditangani KPK. Silahkan KPK melakukan penegakan hukum dan melakukan tindakan sesuai ketentuan terhadap para pelaku, termasuk anggota DPR,”

“Saya juga dapat memahami jika KPK keberatan untuk membuka sebagian kecil cuplikan rekaman pemeriksaan yang terkait dengan penyebutan sejumlah nama anggota DPR yang dituding menekan Miryam. Mengingat di dalam BAP dakwaan seperti yang ditegaskan pimpinan KPK dalam rapat dengan Komisi III pekan lalu, memang tidak ada,” ujar Bambang.

Itulah sebabnya, kata Bambang, DPR membutuhkan penetapan pengadilan untuk memperoleh cuplikan rekaman tersebut dari KPK melalui Pansus Penyelidikan DPR.

Bambang menuturkan KPK mempunyai kewenangan atas perintah UU untuk penegakan hukum dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“DPR juga punya kewenangan atas perintah UU utk melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaa UU dan kepatuhan terhadap penggunaan Anggaran Negara oleh pemerintah (termasuk presiden) dan lembaga tinggi negara lainnya termasuk KPK,” kata Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, Komisi III sebagai mitra kerja KPK juga berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi secara independen, profesional, akuntabel sesuai UU sehingga perlu dideteksi dan dicegah adanya pelemahan KPK. Baik dari dari luar maupun dari dalam KPK itu sendiri.

“Yang terpenting adalah, semua pihak yang memiliki kewenangan tersebut, baik KPK maupun DPR harus bertindak dan bekerja berdasarkan ketentuan UU dan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat,” ungkapnya lebih lanjut. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR