GBHN Produk Era Orde Lama

LINTAS7.COM – JAKARTA – Garis-Garis Besar Haluan Negara yang disingkat menjadi GBHN bukan produk dari era Orde Baru. Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (03/03/16).

Justru GBHN kata politisi PKS, adalah produk jaman Orde Lama yang ditetapkan secara khusus melalui TAP MPRS Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

BACA JUGA : MPR Dukung BNN Setara Kementerian

“Jadi, ketika para founding fathers merumuskan khususnya Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan garis-garis besar daripada haluan negara. Sehingga, itu menjadi legal-konstitusional di zaman Orde Lama. Lalu, itu berlanjut di masa Presiden Soeharto,” tutur Hidayat.

Namun, untuk mengahadirkan GBHN kembali, harus mendapat dukungan dari seluruh pimpinan negara seperti MPR, DPD, DPD, DPR dan Presiden. Termasuk juga kata Hidayat, harus mendapat dukungan dari masyarakat.

“Juga (harus) mendapat dukungan dari NU, Muhammadiyah, serta Forum Rektor untuk mengamandemen UUD agar menghadirkan kembali haluan negara tersebut,” kata Hidayat.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas PDI Perjuangan) pada Januari lalu mendorong wacana dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Wacana tersebut kata Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah mendapat respon yang besar dari masyarakat.

Ia melihat, antusiasnya respon masyarakat kepada GBHN yang dihidupkan kembali karena, masyarat telah merasa kehilangan haluan negara.

“Saya mengerti antusias masyarakat ini, karena walau mempunyai pancasila, namun kita kehilangan garis-garis besar negara,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/02/16).

Menurutnya, Perencanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Tahunan (RKP) untuk tingkat pusat dan daerah sebagai pengganti GBHN yang dihentikan, belum memenuhi kriteria sebagai haluan negara. Melainkan, hanya merupakan Haluan Eksekutif (Haluan Pemerintah).

Pasalnya, RPJP Nasional, RPJM dan RKP disusun dan disiapkan oleh presiden melalui menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

“RPJM itu lima tahunan yang bersumber dari visi misi calon presiden. Dan filosofi presiden Soekarno telah berubah menjadi haluan pembangunan nasional selama presiden itu memerintah, bukan pada haluan lembaga-lembaga negara. Hasilnya pembangunan itu tidak memiliki kesinambungan denban rencana daerah, karena berbedanya visi misi calon presiden dan kepala-kepala daerah,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menegaskan, dengan dihidupkan kembali GBHN tidak akan bertentangan dengan sistim pemerintahan Indonesia yang bersifat presidensial.

Sebab, lanjutnya, walau GBHN dihidupkan, presiden tetap menerima mandat dari rakyat dan Presiden merumuskan haluan eksekutif berdasarkam Haluan Negara yang bersifat pokok yang dirumuskan MPR.

“Kehadiran kembali Haluan Negara bukanlah berarti akan melahirkan sistem pertanggung jawaban oleh lembaga-lembaga negara kepada rakyat dalam forum sidang paripurna MPR dan tidak akan ada konsekuensi hukum dari MPR terhadap laporan kinerja tersebut,” tegasnya.(*)

Jurnalis : M JOKAY

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR