Fraksi PDI Perjuangan Tagih Janji Kursi Pimpinan DPR

eva
Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari/istimewa

LINTAS7.COM – Fraksi PDI Perjuangan menagih janji kursi pimpinan DPR kepada para lawan politiknya di DPR.

Padahal, Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan ketua umum partai Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk meminta maaf dan akan mendukung revisi Undang-Undang MD3 agar PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2014 mendapatkan kursi pimpinan.

“Kita tunggu janji PAN sama Golkar ke bu Mega itu lah. Itu mana. Kita itu kan gak mau dibaca PDIP yang mempunyai ambisi itu. Kita itukan cuma ingin mengkoreksi itu” ucap Eva di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/17).

Lebih lanjut, ia menyatakan tuntutan fraksinya itu merupakan suatu hal yang wajar. Melihat partainya merupakan partai pemenang di 2019 dan sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi.

“Namanya pemenang ya cuma satu lah. Mana award ya. Kalau semua minta jadi pimpinan ya gak usah pemilu lah. Ini kompetisi. Yang berkinerja baik ya diberikan award,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia kembali meminta fraksi-fraksi di DPR untuk memenuhi janji untuk mengembalikan posisi PDIP di DPR.

“Sebenarnya sudah setuju adanya pasal siapa pun yang menjadi pemenang akan menduduki ketua. Namun pelaksanaannya saja yang belum. Anomali KMP ini seharunya dikoreksi dan kembali normal kembali,” ungkap Eva.

Seperti diketahui, pembahasan Revisi terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah mulai tenggelam disaat akan memasuki tahap pembahasan di tingkat panitia kerja (panja).

Revisi terbatas mencakup sejumlah perubahan. Di antaranya perubahan Pasal 15 dan 84 tentang Pimpinan MPR dan DPR.

Pimpinan dua lembaga tersebut nantinya akan ditambah satu orang untuk mengakomodasi Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 2014.

Terkait perubahan ini, terdapat pula ketentuan peralihan pada Pasal 427. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pimpinan MPR dan DPR yang saat ini menjabat, akan terus menjabat hingga masa akhir tugasnya.

Perubahan lainnya adalah pada Pasal 105 juncto 104 tentang tugas Baleg DPR. Wewenang Baleg nantinya akan bertambah, yakni dapat menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang (RUU) usulan Baleg dan/atau anggotanya berdasarkan program prioritas.

Revisi juga mencakup perubahan Pasal 121 tentang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pimpinan MKD akan ditambah satu orang menjadi lima orang. (Eka)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR