DPR Secepatnya Balas Surat Jokowi

Ketua DPR-RI Setya Novanto
Ketua DPR-RI Setya Novanto. (Foto Istimewa)

LINTAS7.COM – JAKARTA – Pimpinan DPR-RI, saat ini tengah membahas surat perubahan nomenklatur dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, berdasarkan Pasal 17 ayat 4 UUD 45 jika ada perubahan nomenklatur maka harus dilaporkan ke DPR.

Hal ini disampaikan Ketua DPR-RI Setya Novanto, bahwa pembentukan kabinet paling lambat dilakukan presiden 14 hari setelah dilantik sesuai dengan UU No 39 Tahun 2008 Pasal 6.

“Melihat apa yang dilakukan presiden itu sudah sesuai dengan UUD. Tetapi sesuai Pasal 17, ini saya memperhatikan sekali, yang tidak diubah adalah Kemenlu, Kemendagri dan Kementerian Pertahanan. Dalam Pasal 17, DPR punya waktu 7 hari. Dan dalam Pasal 19 ini perlu pertimbangan,” jelas Setya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/14).

Selain itu, menurut Setya, dalam surat yang diajukan presiden, ada beberapa kementerian yang ditambahkan dan dikurangi. Seperti Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang dibagi menjadi dua bagian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kementerian Pendidikan Tinggi.

“Kayak kementerian pendidikan dipisah antara menteri pendidikan sekolah dasar dengan kementerian pendidikan tinggi. Tapi saya tidak lihat penambahan Menko Maritim, ada beberapa perubahan-perubahan. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan kita di DPR juga akan sesuaikan dan efisien. Dan dengan pasal 18 itu sudah memenuhi aturan,” tutur Setya.

Setya mengatakan, pihaknya akan secepatnya membalas surat dari Jokowi. “Secepatnya, dan sesegera mungkin membalas surat itu,” ucap Setya. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR