Diduga Ada Mafia, GPI Desak KPK Usut Perizinan KIK

Aksi
Aksi Massa GPI di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat/L7COM

LINTAS7.COM – JAKARTA – Gerakan Pemuda Islam (GPI) mendesak penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak cepat mengusut dugaan adanya mafia perzinan pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) di Jawa Tengah.

“Sungguh ironis PT. KIK berdiri tahun 2012 dengan direkturnya bapak Budianto Liman yang belum go public ini sudah mendapatkan izin prinsip penguasaan tanah 1.000 hektar dan tahap kedua 1200 hektar. Yang izinnya di keluarkan tahun 2012 atas rekomendasi bupati Kendal ibu Widya Kandi Susanti, dengan nomer 300/1074/2012 dan izin prinsip pengembangan kawasan industri Kendal nomer 1884/1/BPMPT/1/2013,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Muhammad Sifrans Souwakil di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (05/09/16).

Sifrans menjelaskan, tanah seluas 1000 hektar dan dengan penambahan 1200 hektar merupakan milik para petani dan beberapa PT, selain KIK. Namun, dengan dalih untuk kesejahteraan masyarakat, tanah seluas itu akan di sulap menjadi kawasan industri yang sangat besar di kawasan Kendal.

“Pertanyaannya masyarakat Kendal yang mana yang di sejahterakan? Proses izin prinsip yang tidak tersosialisaikan kepada masyarakat serta unsur perintah di level desa dan kecamatan menimbulkan pertanyaan besar bahwa PT. KIK dan dengan tangan besinya Bupati Kendal membuat izin prinsip tersebut, sehingga akhirnya rakyat tahu dan menolak keberadaan kawasan industri Kendal ini. Sungguh uang dan kekuasaan membutakan matahatinya. Sehingga mengorbankan bawahan dan massyarakat Kendal,” ujar Sifrans.

“Kerakusan nyata PT. KIK yang sudah mengantongi izin 1000 hektar dan penambahan 1200 hektar sampai hari ini tanah tersebut masih banyak dimiliki oleh para petani. Dengan harga rendah mereka membeli kepada petani setelah itu PT.KIK menjual kembali kepada PT. Jababeka kemudian PT. Jababeka KSO dengan PT. Sumbawang Coorpotare Ltd. Oleh Negara Singapura (Ling Poon Lim) dan Negara Australia,” sambungnya.

Ia menilai, jika sederet persoalan izin prinsip PT.KIK 1000 dan 1200 hektar yang akhirnya berimbas mematikan pekerjaan petani di Kendal saat ini, merupakan libido keserakahan untuk menguasai proyek-proyek yang menguntungkan Bupati dan kroninya.

“Rela merekomendasikan izin tersebut padahal banyak undang undang dan Perda Kabupaten Kendal yang dilanggar. Dari persekutuan antara PT.KIK dengan Bupati Kendal banyak proyek yang mengakibatkan terjadinya korupsi dan merugikan Negara,” kata Sifrans.

Menurutnya, dengan mengeluarkan izin kepada PT. KIK diduga Bupati dan kroninya mendapatkan keuntungan pribadi yang sangat besar.

“Salah satunya adalah perusahaan yang akan mengerjakan urugan tanah di kawasan industri Kendal oleh PT. Boga Jaya atau PT. Stadco Prima yang dimiliki oleh saudara MOCH. Suwindi yang juga telah banyak melakukan penipuan kepada pengusaha-pengusaha bermodal kecil untuk terlibat dalam kerjasama proyek pengurugan 1000 hektar tersebut. Namun kenyataannya tidak terjadi hal tersebut. Salahsatu pengusaha yang tertipu adalah saudara Tri Harmoko yang pernah mengeluarkan uang sogokan sejumlah kurang lebih 2 milyar kepada Adi Jumal Widodo dam Moch. Suwandi uang tersebut untuk kepentingan Bupati Kendal (WKS),” jelas Sifrans.

Untuk itu, kata Sifrans, pihaknya meminta, KPK menangkap dan mengadili Dirut PT. KIK sebagai kaki tangan pengembang perusahaan PT. Jababeka, Bupati Kendal Widia Kandi Susanti yang telah merekomendasikan izin kepada PT.KIK.

“Juga pengusaha Moch. Suwandi dan kaki tangannya yang telah merugikan masyarakat dan menipu para kontraktor dalam proses jual beli lahan dan proyek pengurugan yang tidak diberikan kepada saudara Tri Harmoko,” pungkasnya.(*)

Jurnalis : M Jokay

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR