Daya Beli Berkurang Dinilai Akibat Salah Perencanaan Perhitungan APBN

foto
Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron/istimewa

LINTAS7.COM – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai peningkatan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini.

Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli masyarakat yang meningkat.

“Pertumbuhan itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (05/10/17).

Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.

Oleh sebab itulah, ia membantah penurunan daya beli bukan karena politik.

“Pembangunan infrastruktur itu bagus, tapi yang dibangun itu jalan yang bisa menghubungkan antara produsen ke konsumenya bukan di jalur properti. Ditambah lagi, pintu-pintu tol sekarang dijaga oleh mesin. Seharusnya biarkan orang yang menjaga bukan mesin agar bisa menyerap tenaga kerja. Kalau mesin, dampak dari itu adalah pengangguran. Sehingga tidak seimbang dengan daya beli,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharram menilai pemerintah sudah seharusnya sangat serius memperhatikan anggaran negara yang telah terancang di APBN.

Menurutnya ada yang salah dalam perencanaan baik pengeluaran APBN serta target pendapatan dari Pajak, sehingga banyak yang harus dikoreksi.

“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa? Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN). Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” ujarnya.

Bukan itu saja, Politisi PKS ini juga menyoroti mengenai dana desa yang dikeluarkan pemerintah dari APBN.

Ecky menilai, dana desa yang mencapai triliunan rupiah dari APBN itu sudah seharusnya ada pengaturan yang sangat detail dalam pemakaiannya.

“Dana desa terlalu banyak melibatkan orang. Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. (*)

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR