BRN Minta Pemerintah Tegas Pada Myanmar

LINTAS7.COM – Ketua Umum Badan Relawan Nusantara [BRN] Edisa Tarigan alias Eki mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada warga Rohingya korban konflik di Myanmar.

Sebab, hal itu sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun Eki meminta, pemerintah tidak ragu atau gentar untuk mengambil sikap tegas terhadap pemerintah Myanmar.

“Kita harus berani mengambil keputusan tegas untuk Myanmar salah satunya mengusir duta besar Myanmar atau memutus hubungan diplomasi,” kata Eki di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis [07/09/17].

Menurut Eki, konflik yang terjadi di Myanmar bukanlah konflik antar agama Budha dan Islam.

Dia menduga konflik di Myanmar yang berujung pengusiran terhadap etnis Rohingya ada faktor kepentingan ekonomi.

Dia lalu mencontohkan konflik di Poso yang dinilainya bukan konflik non muslim dan muslim, melainkan ada upaya dari korporasi yang ingin menguasai lahan masyarakat.

“Ada kepentingan tertentu dibalik ini. Contoh, misalnya yang terjadi di Poso, konflik yang terjadi di sana bukan konflik agama, namun setelah diselidiki, alam disana [Poso] luar biasa. Jadi ada upaya korporasi yang ingin menguasai lahan masyarakat disana,” ujar Eki.

Perlu diketahui, dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha.

Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.

“Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok,” kata Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf saat diwawancarai oleh media Jerman Deutsche Welle [DW].

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat.

“Jadi bisa dibilang, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis,” kata Wolf.

Hal ini diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis Budha.

Umat Budha di dunia sendiri mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar. Tahun 2014 lalu, Dalai Lama meminta Umat Budha menghentikan kekerasan di Myanmar dan Sri Lanka.

“Saya menyerukan kepada umat Buddha di Myanmar, Sri Lanka, membayangkan wajah Buddha sebelum mereka berbuat kejahatan. Buddha mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi muslim dari serangan umat Buddha,” pesan Dalai Lama.

Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang diam seribu bahasa soal penindasan di Rohingya.

Nasib Muslim Rohingya pun masih jauh dari kedamaian.[*]

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR