BRN Minta Izin RS Mitra Keluarga Dicabut

LINTAS7.COM – Sekretaris Jendera [Sekjen] Badan Relawan Nusantara [BRN] Adi Eka meminta, pemerintah mencabut izin rumah sakit yang anti masyarakat miskin.

Pernyataan Adi, terkait kasus meninggalnya bayi bernama Debora Simanjorang di Rumah Sakit [RS] Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu [03/09/17].

Adi mengatakan, Debora usia 4 bulan, dari pukul 03:00 WIB dini hari sampai matahari terik tidak mendapatkan pertolongan rumah sakit karena mahalnya biaya administrasi uang muka perawatan ruang PICU sebesar Rp 19.800.000.

Adi menilai, Debora adalah salah satu pasien Rumah Sakit yang kehilangan masa-depannya terkait kekurangan biaya dan regulasi rumah sakit yang menomor satukan uang.

“Padahal orang tua Debora telah memiliki BPJS. Namun, RS Mitra Keluarga tidak menerima/melayani BPJS,” tulis Adi melalui aflikasi WhatsApp [WA] yang diterima L7com, Senin [11/09/17].

Menurut Adi, rumah sakit seharusnya menangani pasien dengan cepat dan tepat. Rumah sakit seharusnya menjadi tempat pengobatan seluruh pasien, baik yang memiliki atau tidak memiliki dana. Karena rumah sakit sebagai tempat rakyat mendapatkan pengobatan sejatinya dibangun atas landasan kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Banyak sekali rumah sakit yang belum lengkap fasilitas dan pelayanan berdasar atas kemanusiaan sejati. Jika ada-atau lengkap-pun pastilah mesti ditebus dengan biaya mahal. Seperti RS. Mitra Keluarga sebagai contoh nyata,” ujar Adi.

Adi lalu mempertanyakan apa fungsi dana iuran masyarakat untuk membayar BPJS, jika disaat genting tak dapat digunakan untuk berupaya menyelamatkan satu jiwa?

Ditambah pula, apa fungsi BPJS jika tidak meratanya rumah sakit yang melayani BPJS, sehingga terdapat rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS?

“Dari sini kita dapat mempertanyakan kontrol pemerintah terhadap beroperasinya rumah sakit di negara Indonesia. Bukankah BPJS merupakan wujud dari tanggung jawab negara memberikan jaminan terhadap kesehatan rakyatnya?,” tuturnya.

Diketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam perjanjian GATS dinaungi oleh WTO [lembaga PBB internasional].

Dalam perjanjian gats, ada 12 sektor ruang lingkup perdagangan jasa. Salah satunya adalah kesehatan dan sosial. Inilah akar dari terkapitalisasinya kesehatan rakyat yang bergeser menjadi komoditas barang dagangan, ada uang ada barang, uang besar jaminan mutu.

Sederhananya adalah kesehatan sudah menjadi barang dagangan dengan mengutamakan pendapatan laba. Jika sistem kapitalis dalam penyelenggaraan rumah sakit terus berjalan, tidak heran banyak nyawa rakyat kekurangan dana [miskin] akan hilang. Dalam tatanan dunia kemodalan, “orang miskin dilarang sakit”.

Maka dari itu, kata Adi, pihaknya menolak segala kebijakan pro kaum pemodal yang berorientasi profit saja.

“Laksanakan gratis jaminan kesehatan di seluruh indonesia yang adil dan beradab!,” tandasnya.[*]

TINGGALKAN KOMENTAR