Meski Telat RUU Perbukuan Perlu Disahkan

Popong
Photo : Popong Otje Djundjunan

LINTAS7.COM – JAKARTA – Buku merupakan jendela dunia, semua informasi yang kita inginkan dijelaskan dalam buku, Sayangnya, distribusi buku serta isi konten buku saat ini sudah banyak yang tidak beraturan menjadi tidak layak dibaca oleh masyarakatnya, khusunya untuk para pelajar. Untuk itu, DPR merasa perlu ada peraturan yang mengatur distribusi serta isi konten buku.

Anggota Komisi X Popong Otje Djundjunan atau yang biasa disebut Ceu Popong menjabarkan, sudah sekian lama pihaknya mengajukan RUU Perbukuan, agar Distribusi buku di Indonesia menjadi teratur.

BACA : Syarat Kalau Ingin Jadi Pimpinan KPK

“Jangan sampai, sebagai negara yang tidak terlalu miskin Indonesia, kalah dengan negara miskin seperti India yang sangat menghargai buku. India negara miskin tapi kalau masalah perbukuan dua jempol,” ungkap dia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/05/15).

Politisi Golkar ini lalu menceritakan pengalamannnya saat studi banding ke negara sejuta Dewa itu mengenai buku. Menurutnya, meskipun India itu negara miskin, pemerintahannya sangat menghargai buku buku teks untuk pelajaran. Di India buku banyak dijual murah seharga Rp 5000 perak yang paling mahal itu Rp 20.000 yang disini itu harganya mahal.

Popong mengaku, sangat terkesan dengan balai pustaka yang terpampang dengan megah.

“Wah bagus banget. Kalah jauh dengan Indonesia, pulang disana kita merasa menyesal katanya negara miskin tapi sekolah serta kesehatan benar-benar gratis,” paparnya lebih lanjut.

Berasal dari itulah, perempuan Bandung ini merasa Indonesia sangat perlu cepat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perbukuan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Dia pun yakin walau telat, Undang-Undang itu akan memberikan manfaat yang besar untuk negara. Pasalnya, dari UU itu negara harus diwajibkan membuat lembaga perbukuan yang bertanggung jawab penuh kepada presiden atas distibusi seluruh buku-buku yang dijual.

“Jujur kita akui seharusnya UU perbuakuan itu ada sejak dahulu sejak jaman merdeka. akibat kita telat mengundang-undangkan buku, isinya bagaimana porno, isis, artinya kita tidak berfikir panajng untuk segera mengundang-undangkan buku, tapi enggak apa-apa meski terlambat.” Ungkap Popong.

Popong berharap RUU Perbukuan, yang saat ini telah masuk pada tahap pembahasan tingkat pertama di DPR dan masuk dalam Prolegnas legislasi 2015 dapat kelar dalam waktu dekat ini.

“UU ini memang dipaksakan. UU ini perlu supaya tidak terjadi lagi pelanggaran secara etika dan moral jadi mudahan-mudahan hal yang disebutkan bisa dikurangkan,” tutupnya.(*)

Penulis : EKA M YUNIARSI

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR